Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Indonesia Timur berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, potensi sumber daya alam dan masyarakat di Indonesia Timur perlu dioptimalkan dengan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, serta mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Ribka menjelaskan dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa dan ditopang bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, potensi itu perlu dikelola dengan baik agar besarnya jumlah penduduk usia produktif benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan.
"Kita sedang ada dalam bonus demografi. Artinya usia produktif jumlah persentasenya cukup tinggi dibanding dengan umur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Kita sedang Indonesia sudah memiliki bonus demografi. Ini betul-betul harus kita pastikan diri menjadi produktif," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech pada National Building Conference Tahun 2026 di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (29/8).
Ribka menilai pengelolaan bonus demografi membutuhkan peran pemerintah sekaligus dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden melalui Asta Cita perlu didukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian dan lumbung pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah-sekolah yang terintegrasi, hingga upaya menurunkan angka kemiskinan.
"Justru kita harus berterima kasih pada Pak Presiden yang ingin memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Malah pemerintah daerah harus lebih giat supaya program ini sampai berjalan tadi. Ini sebenarnya program yang sangat baik," jelasnya.
Dalam konteks pembangunan Indonesia Timur, Ribka menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Menurutnya, pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan sehingga membutuhkan dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak.
Selain pembangunan infrastruktur, Ribka menekankan pentingnya meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya di Indonesia Timur. Upaya tersebut diperlukan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan tingkat kemiskinan.
"Karena kantong-kantong kemiskinan di Indonesia cukup banyak ya, kita mengharapkan kesejahteraan," tambahnya.
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai upaya tersebut perlu ditopang dengan penerapan prinsip good governance, yang terdiri dari partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, konsensus, serta profesionalisme dan integritas.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene.
(akn/ega)
