Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menelepon seorang Biarawati/ Suster Katolik asal NTT yang menggagalkan perdagangan manusia atas 13 perempuan asal Jawa Barat.
Saat ini proses hukum kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Sikka, NTT itu sedang ditangani oleh Polres Sikka, sementara para korban dalam proses pemulangan oleh Polda Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam unggahan di Instagram pribadinya, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menghubungi Suster Maria Fransiska Imakulata (Ika) lewat video telepon. KDM meminta Suster Ika menjelaskan kronologi dari aksi heroiknya itu.
Suster Ika bercerita, mulanya ia menerima pesan Whatsapp dari 1 dari 13 korban TPPO yang dipekerjakan sebagai lady companion (LC) di sebuah klub malam di Sikka. Perempuan malang itu disebut Suster Ika depresi karena dikurung di kamar dan tidak boleh keluar.
Ika lantas menghubungi Polres Sikka untuk menyelamatkan para korban TPPO. Kemudian Ika dan rekannya masuk ke dalam klub itu sementara tim kepolisian siaga di luar.
Dia meminta izin kepada karyawan klub itu untuk menemui korban yang bertukar pesan Whatsapp dengannya.
"Jadi ketika dia [korban] lihat kami, langsung dia keluar, lari dan dalam keadaan ketakutan. Badannya gemetar semua, lalu menangis dan saya berusaha untuk menenangkan dia," cerita Ika, dikutip video percakapan keduanya yang diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (21/2/2026).
Ia kemudian memintakan identitas berupa KTP ketigabelas korban itu, yang ternyata dipegang langsung oleh manajer klub. Sementara itu, si pemilik klub tidak ada di tempat saat penjemputan dilakukan, dengan keterangan sedang berada di Jakarta.
Tak lama, Ika menyebut kuasa hukum pihak klub malam itu datang dan dengan suara besar menyebut penjemputan ini "sembarangan." Tim polisi menanggapi dengan menunjukkan surat sprindik.
Penjemputan kemudian berhasil dilakukan dan malam itu para korban dimintai keterangan awal oleh kepolisian. Lalu pada pukul 03.00 WITA di shelter Tim Relawan Kemanusiaan untuk Flores (TRUK-F), sebuah advokasi yang dipimpin Ika.
"Suster Ika sangat telaten & detail saat melakukan pendampingan warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tidak pidana TPPO di Sikka, Maumere, NTT. Sehat selalu Suster, perlindungan Tuhan selalu menyertai anda," tulis KDM.
Korban Alami Pelecehan
Sementara itu, Union of Catholic Asian News (UCA News) memberitakan, polisi setempat menyelamatkan 13 perempuan dari sebuah klub malam pada bulan Januari setelah upaya advokasi oleh TRUK-F dan para mitranya. Para perempuan tersebut saat ini berada di bawah pengawasan koalisi, sementara pihak pengelola klub malam menghadapi penyelidikan atas dugaan perdagangan manusia.
Semua korban kecuali satu berasal dari Jawa Barat dan berusia antara 17 dan 26 tahun. Mereka diduga dibujuk dengan janji pekerjaan yang menguntungkan tetapi malah menghadapi pelecehan, termasuk kekerasan seksual dan aborsi paksa. Beberapa di antaranya dilaporkan berusia 15 tahun saat pertama kali direkrut.
Koalisi mengatakan para perempuan tersebut dibayar Rp1 juta per bulan, bukan gaji yang dijanjikan sebesar Rp9 juta, dan tidak menerima akomodasi, pakaian, dan produk kecantikan yang telah dijanjikan.
Pada 9 Februari, koalisi melakukan protes di dewan legislatif setempat, menuntut tindakan pemerintah terhadap klub malam tersebut.
Leonardus Tunga, juru bicara Kepolisian Sikka, mengatakan para penyidik sedang menginterogasi para korban dan pemilik klub malam sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Disebutkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan Nusa Tenggara Timur menjadi pusat perdagangan manusia karena kemiskinan yang terus-menerus dan terbatasnya kesempatan kerja.
Polisi provinsi mencatat 256 kasus perdagangan manusia pada tahun 2023, meskipun kelompok hak asasi manusia mengatakan angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.
UCA News melansir, Suster Ika menyebut KDM berjanji akan mengawasi kasus tersebut secara pribadi dan menangani masalah ini secara langsung.
Menurut biarawati tersebut, KDM juga mengatakan akan mengunjungi NTT dan bertemu dengan polisi untuk memastikan kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
