Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.
Menurut Bima, perbedaan mendasar antara pemimpin modern dan konvensional terletak pada cara mereka mengambil keputusan.
"Pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Pemimpin konvensional banyak yang menjadi pertimbangan kecuali data," ujar Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri acara Launching Portal Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (14/10).
Bima menjelaskan pemerintahan modern harus menjadikan data sebagai landasan dalam setiap kebijakan. Menurut Bima, dengan berbasis data, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, cerdas, dan efisien.
"Pemerintahan akan jauh lebih efisien ketika semua keputusan berdasarkan data. Faster, smarter, cheaper, easier, better," ucap Bima.
Bima menambahkan penggunaan data yang akurat juga memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan tepat sasaran.
"Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai mampir ke kantong pejabat. Uang rakyat harus memberikan manfaat, itu kan yang kita pegang sama-sama," tegas Bima.
"Bagaimana setiap rupiah itu bisa memberikan manfaat untuk rakyat, ya itu karena data," sambungnya.
Lebih lanjut, Bima menilai Portal Satu Data NTT menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui portal ini, publik dapat mengakses berbagai informasi dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.
"Data membuat pemerintahan ini lebih partisipatif. Pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang inklusif, no one left behind," ujar Bima.
Bima juga menekankan integrasi data berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat demokrasi. Dengan data yang konsisten dan terhubung antarinstansi, penyelenggaraan pembangunan maupun proses politik akan lebih akurat.
Terakhir, Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT atas peluncuran Portal Satu Data Provinsi NTT. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
"Ini kolaborasi yang luar biasa, pilot yang luar biasa. Bisa jadi model di daerah-daerah yang lain dan dampaknya harus dirasakan oleh warga di NTT," kata Bima.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT Emelia Julia Nomleni, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan (PMKK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) Maliki, Minister Counsellor for Governance and Human Development Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia Tim Stapleton, serta pihak terkait lainnya.
(akd/akd)
