Jakarta -
Waketum Partai Demokrat, Dede Yusuf, mendukung wacana hasil sitaan kasus korupsi ekspor kepala sawit CPO dan turunannya sebesar Rp 13 triliun dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dede mengulas jumlah masyarakat yang bisa berkuliah saat ini.
"Saya ingat ketika dulu di Komisi Pendidikan, anggaran untuk beasiswa mahasiswa yang namanya KIP itu anggarannya hanya Rp 19 triliun. Itu hanya bisa menggapai sekitar 2 juta mahasiswa dan masih banyak mahasiswa yang belum bisa mendapatkan," kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede Yusuf menyinggung LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan bukan Kemendikti Saintek. Dede Yusuf menilai dana beasiswa kemudian banyak digunakan oleh ASN yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3.
"Yang mana akhirnya banyak dimanfaatkan hanya untuk ASN yang ingin meningkatkan S2 dan S3-nya," ujar Dede Yusuf.
Ia lantas berbicara terkait partisipasi masyarakat RI yang kuliah hanya berada di angka 10%. Ia berharap tambahan anggaran beasiswa untuk warga RI yang ingin kuliah bisa ditambah.
"Nah, konteksnya ternyata kita nggak usah bicara S2, S3. Disebut angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia untuk bisa kuliah saja hanya 10 persen. Jadi hanya 10 persen dari jumlah usia mahasiswa yang bisa kuliah itu hanya kurang lebih 10 persen," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
"Nah, kalau ini bisa kita dorong, angka lama sekolah ataupun angka partisipasi kasarnya meningkat, berarti harus lebih banyak beasiswa dong. Lebih banyak lagi pembiayaan-pembiayaan daripada pemerintah, dari negara kepada kampus-kampusnya," sambungnya.
Ia berharap alokasi dana sitaan korupsi bisa diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Di samping itu, Dede Yusuf mendukung alokasi dana sitaan juga digunakan untuk pembiayaan kesehatan.
"Hasil korupsi berapa ratus triliun atau saya tidak tahu tadi yang disebutkan, itu bisa jadi biaya pendidikan semua. Itu bagus. Dan kedua, kesehatan karena banyak sekali masyarakat yang saat ini punya masalah untuk pembiayaan kesehatan," kata Dede Yusuf.
Ia berharap hasil sitaan yang dilakukan Kejagung jangan sampai berakhir ke ranah tambang lagi. Dede Yusuf menyebut alokasi anggaran itu baiknya untuk pendidikan dan kesehatan.
"Jadi menurut saya, saya sangat sepakat, saya setuju sekali apabila hasil uang korupsi itu jangan dibalikin lagi jadi urusan tambang. Tapi pendidikan dan kesehatan, itu yang paling attach dengan masyarakat," imbuhnya.
Simak juga Video 'Purbaya Jawab Permintaan Prabowo soal Tambah Dana LPDP':
(dwr/gbr)
