Wakil MPR RI Eddy Soeparno menyambut baik pemerintah yang resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Eddy menyebut hal ini sebagai komitmen dari pemerintah untuk menurunkan emisi akibat gas rumah kaca.
"Ini Perpres yang ditunggu-tunggu dalam rangka kegiatan perekonomian di sektor perdagangan karbon dan penanganan Gas Rumah Kaca. Ini membuktikan sekali lagi komitmen kuat Presiden Prabowo dalam upaya mencegah dampak krisis iklim," kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menjelaskan Perpres ini penting untuk menangani perubahan iklim hingga mengurangi gas rumah kaca. Ia berharap RI mampu mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 mendatang.
"Perpres No. 110 Tahun 2025 ini menjadi wujud komitmen Indonesia dalam menangani krisis iklim, khususnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta mendukung pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution)," ungkap Eddy.
Waketum PAN ini mengatakan Indonesia memiliki potensi karbon besar dari alam seperti hutan, mangrove dan bakau. Potensi lainnya juga datang dari sektor non alam seperti energi terbarukan yang akan dikembangkan dalam skala masif dalam 10 tahun ke depan.
"Perpres Nomor 110 tahun 2025 menjadi dasar hukum untuk munculnya pilar ekonomi baru, yakni ekonomi karbon yang diharapkan menjadi pilar pendapatan negara yang baru disamping pajak dan cukai," ujar Eddy.
"Dengan demikian kita tidak saja mengharapkan peningkatan volume dan jumlah pelaku perdagangan karbon, tetapi juga harga karbon Indonesia menjadi lebih tinggi di mata investor," tambahnya.
Ia menilai Perpres 110/2025 mampu memperluas perdagangan karbon sektoral. Ia menilai Perpres ini juga mengintegrasikan sejumlah kementerian untuk terlibat dalam perdagangan karbon.
"Perpres tersebut juga memperluas perdagangan karbon sektoral. Sebab, perdagangan karbon tidak lagi terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-bisa ikut terlibat dalam perdagangan karbon," katanya.
Adapun Eddy Soeparno secara resmi membuka acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan. Acara yang merupakan inisiatif MPR RI dan Emil Salim Institute (ESI) dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
(dwr/maa)
