Jakarta, CNBC Indonesia - Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan untuk membahas apa yang disebutnya sebagai "agresi Amerika Serikat yang sedang berlangsung", menyusul perintah Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela yang dikenai sanksi.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, melalui surat kepada presiden DK PBB pada Rabu waktu setempat. Seorang diplomat PBB mengatakan kepada Reuters bahwa pertemuan DK PBB kemungkinan dijadwalkan pada Selasa pekan depan.
Dalam suratnya ke DK PBB, Moncada mengecam penyitaan kapal tanker Skipper dan penahanan awak kapalnya.
"Ini adalah tindakan pembajakan negara melalui penggunaan kekuatan militer, merupakan pencurian aset yang terang-terangan yang bukan milik Amerika Serikat, melainkan bagian dari perdagangan internasional yang sah dari negara anggota PBB," tulisnya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (18/12/2025).
Langkah Caracas muncul setelah Trump memerintahkan "blokade total dan lengkap" terhadap seluruh kapal tanker minyak Venezuela yang masuk dan keluar wilayah negara tersebut. Perintah itu dikeluarkan sepekan setelah militer AS menyita kapal tanker minyak Skipper di lepas pantai Venezuela dan membawanya ke Texas untuk membongkar muatan.
"Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan," tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social.
Ia menuding pemerintah Venezuela terlibat dalam terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, serta menyebut rezim Presiden Nicolas Maduro sebagai "organisasi teroris asing".
Menanggapi hal itu, pemerintah Venezuela menolak keras kebijakan Washington. "Presiden Amerika Serikat bermaksud memberlakukan, secara sama sekali tidak rasional, blokade angkatan laut terhadap Venezuela dengan tujuan mencuri kekayaan yang menjadi milik tanah air kita," demikian pernyataan resmi pemerintah.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya juga menyatakan bahwa "dunia akan bangkit melawan pembajakan dan penjarahan minyak" terkait penyitaan kapal tanker tersebut. Rusia turut memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan di sekitar Venezuela dapat menimbulkan konsekuensi tak terduga bagi negara-negara Barat.
Di dalam negeri AS, kebijakan Trump menuai kritik. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Joaquin Castro menyebut blokade tersebut "tidak diragukan lagi merupakan tindakan perang".
"Perang yang tidak pernah diizinkan oleh Kongres dan tidak diinginkan oleh rakyat Amerika," ujarnya, seraya menambahkan bahwa DPR AS akan memberikan suara atas resolusi untuk mengakhiri permusuhan dengan Venezuela.
Reuters melaporkan, sejak penyitaan Skipper, hanya kapal tanker yang disewa Chevron, perusahaan AS yang memiliki izin khusus dari pemerintah AS, yang dapat meninggalkan pelabuhan Venezuela membawa minyak mentah ke perairan internasional.
Sementara itu, sanksi ketat AS terhadap sektor minyak Venezuela terus memperparah krisis ekonomi negara tersebut, yang meski demikian masih memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
