Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan pemerintah menyiapkan skenario rute penerbangan haji melalui wilayah Afrika jika eskalasi konflik di Timur Tengah masih meningkat. Marwan menilai opsi tersebut perlu dipertimbangkan untuk menghindari wilayah yang rawan konflik.
"Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama (menunggu diberangkatkan). Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
"Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut. Termasuk, maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya.
"Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna," ujarnya.
"Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang nih berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak," sambungnya.
Marwan mengatakan perubahan rute penerbangan tersebut berpotensi membuat biaya operasional haji meningkat. Sebab, durasi penerbangan akan menjadi lebih lama dibandingkan rute normal.
"Saya kira ada ya (biaya meningkat), karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar," jelasnya.
Namun, dia mengatakan jalur penerbangan yang melewati Afrika juga tak bisa langsung melintasi wilayah tertentu seperti Yaman. Sebab, kata dia, selama ini wilayah tersebut telah dihindari akibat situasi keamanan tak stabil.
"Karena kalau kita lihat peta-peta, kita sudah baca, dari Afrika itu tidak bisa juga lewat di atas Yaman, karena Yaman sendiri selama ini sudah dihindari juga, karena di sana terus terjadi eskalasi yang tidak aman untuk diterbangi," paparnya.
"Maka akan semakin kanan lagi kita itu kalau pulang dari Saudi, atau kalau kita berangkat pilihannya itu memang semakin kiri itu yang dilewati lautan lepas," sambungnya.
Marwan mengatakan pemerintah perlu membahas kembali sumber pembiayaannya agar tak bebani jemaah, jika biaya operasional haji meningkat akibat perubahan rute tersebut. Menurutnya, lembaga pengelola dana haji juga memiliki keterbatasan untuk menutup lonjakan biaya tersebut.
"Kalau umpamanya anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa? Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau katakanlah menalangi, saya kira mereka nggak berkemampuan untuk itu, karena kemampuan keuangannya memang sekali jalan haji saja. Kalau dihabiskan saya kira akan problem di haji kita akan datang," ungkapnya.
Saksikan Live DetikSore :
(amw/rfs)
