Jakarta -
Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 persen dinilai perlu diikuti dengan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat, terutama di daerah. Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring, menekankan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka makro, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
"Daya beli riil masyarakat sedang melemah dan ini berdampak langsung pada penurunan omzet pelaku UMKM. Ditambah lagi, lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok serta maraknya serbuan produk impor murah kian menekan industri dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Tifatul dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial bertajuk "Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan" yang digelar Badan Pengkajian MPR RI di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (1/26).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam forum tersebut, Tifatul menyampaikan bahwa capaian ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester I berada di angka 5,45 persen.
Namun, menurutnya, capaian tersebut perlu dilihat lebih mendalam karena masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, khususnya terkait kondisi daya beli masyarakat.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak berhenti sebagai data statistik. Ia menyoroti adanya anomali ekonomi ketika pertumbuhan tetap berjalan, tetapi daya beli masyarakat mengalami tekanan.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah tantangan lain seperti tekanan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta kondisi kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
Mengacu data BPS yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat sekitar 22,93 juta penduduk dengan rentang pendapatan sekitar Rp700 ribu per bulan. Sementara mayoritas masyarakat masih memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
"Bahkan ada kajian pakar yang menyebutkan sekitar 10 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan kelas karena kenaikan harga tidak diimbangi kenaikan pendapatan," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya membangun economic security atau ketahanan dan kepastian ekonomi bagi masyarakat. Konsep tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).
"Ketahanan ekonomi bukan sekadar bantuan jangka pendek untuk dua atau tiga hari, melainkan jaminan perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi kelompok rentan, pekerja, dan masyarakat miskin," tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tekanan ekonomi saat ini berkaitan dengan ketidakselarasan kebijakan dan ketimpangan struktural.
Menurutnya diperlukan sejumlah alternatif kebijakan, mulai dari penundaan kenaikan PPN untuk komoditas esensial, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penyaluran subsidi energi langsung tunai, hingga insentif pajak bagi sektor padat karya.
"Dari sisi moneter, diperlukan pelonggaran kebijakan makroprudensial, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), stabilisasi nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan suku bunga acuan secara presisi agar pertumbuhan 5,6 persen benar-benar dirasakan dampaknya secara merata di daerah," jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto menilai kenaikan harga kebutuhan pokok turut memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menekankan pentingnya bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran sebagai bantalan darurat, sekaligus memastikan kebijakan anggaran memiliki indikator perlindungan daya beli yang terukur.
"APBN harus memiliki legitimasi substantif melalui manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Diagnosis perlindungan daya beli harus komprehensif: memadukan bantalan sosial, keterjangkauan layanan publik, stabilitas pasokan, serta penciptaan pendapatan produktif," tuturnya.
Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan turut menyoroti fenomena menurunnya simpanan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ini menggambarkan masyarakat kelas bawah terpaksa 'mantab' alias makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah gejolak ekonomi," ujarnya.
FGD Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial tersebut menjadi ruang bagi Badan Pengkajian MPR RI untuk menggali berbagai pandangan terkait kondisi ekonomi nasional serta alternatif kebijakan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat.
Melalui berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut, diharapkan kebijakan ekonomi ke depan dapat semakin berorientasi pada perlindungan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional mampu menghadirkan ketahanan finansial jangka panjang bagi kelompok rentan.
Sebagai informasi, Selain Tifatul, hadir dalam FGD ini sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI Darmadi Durianto (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Nur Purnamasidi. (Fraksi Golkar), Maman Imanul Haq, (Fraksi PKB), Andi Yuliani Paris, (Fraksi PAN), Sri Wulan (Fraksi NasDem), Lia Istifhama, (Kelompok DPD), serta Al Hidayat Samsu (Kelompok DPD).
Kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber pakar, yaitu Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi; Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto; dan Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan.
Simak juga Video 'BI Tahan BI-Rate 5,75%: Stabilkan Rupiah, Dukung Ekonomi':
(ega/ega)
