Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkapkan, produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 tercatat mengalami kenaikan. Namun di saat yang sama, program Peremajaan Sawit Rakyat dinilainya justru mengalami stagnasi, karena banyak petani enggan menebang tanaman mereka yang masih menghasilkan.
Hal ini disampaikan Eddy saat menyambangi Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), dan menemui langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pada Rabu (11/3/2026).
"Jadi... tadi pertemuan dengan Pak Mentan, saya melaporkan mengenai kondisi sawit kita. Kita bersyukur, tahun 2025 ini ada kenaikan produksi, dari CPO itu kira-kira 51 juta ton, atau secara total produksi kita dengan PKO itu 56 juta ton," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta.
Dia menuturkan, kenaikan produksi tersebut terutama berasal dari hasil replanting yang dilakukan perusahaan-perusahaan sawit beberapa tahun terakhir yang kini mulai memasuki masa produksi.
Namun, potensi produksi nasional sebenarnya bisa lebih tinggi jika program PSR berjalan optimal. Saat ini, program tersebut dinilai berjalan lambat.
"Nah, kemudian saya sampaikan bahwa kenapa kok ini naik? Karena memang akibat dari replanting-replanting perusahaan, yang kemudian sudah mulai produksi. Hanya saja tadi saya sampaikan bahwa ini masih ada kendala. Seharusnya, produksi kita bisa jauh di atas ini apabila Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu berjalan dengan baik. Nah sekarang ini bisa dikatakan PSR ini stagnan," katanya.
Eddy menyebut salah satu penyebab utama lambatnya PSR, adalah keengganan petani menebang tanaman sawit mereka. Dengan harga tandan buah segar (TBS) yang mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram (kg), banyak petani memilih mempertahankan tanaman lama.
"Nah, saya tadi sampaikan ke beliau (Mentan Amran) juga bahwa ini masalah sebenarnya bukan hanya masalah perizinan, masalahnya justru di sini kadang-kadang si petani itu enggan. Contohnya sekarang, dengan harga TBS Rp3.000 per kg, mereka tidak mau menebang tanamannya," ucap dia.
Petani, katanya, khawatir kehilangan sumber penghasilan selama menunggu tanaman baru kembali menghasilkan.
"Sehingga mereka sampaikan, 'saya mau makan apa kalau saya tebang tanaman saya?'," kata Eddy.
Karena itu, ia mengusulkan adanya skema dukungan bagi petani selama masa tunggu replanting, misalnya melalui jaminan biaya hidup sementara atau sistem tumpang sari.
"Nah ini yang harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Selama menunggu... sekarang kan sawit yang sekarang sudah cukup... sangat cepat ya, 2,5 tahun sudah menghasilkan. Jadi sebaiknya itu dipikirkan ada jaminan hidup, selain memang ada tanaman tumpang sari misalnya," jelasnya.
Selain itu, Eddy juga mengusulkan agar program PSR dibuat lebih tegas melalui kebijakan replanting wajib bagi kebun sawit rakyat.
"Pokoknya ini harus.. kalau perlu malah saya sampaikan, perlu ada mandatory PSR," kata dia.
Menurutnya, peremajaan kebun sawit justru akan meningkatkan produktivitas petani secara signifikan.
"Artinya, ini mandatory, wajib replanting, kan gitu. Karena ini mereka justru akan diuntungkan kalau mereka replanting. Dari cuma 10 ton TBS (Tandan Buah Segar) per hektare per tahun yang sekarang ini, bahkan di bawah itu, bisa naik menjadi 20 ton per hektare per tahun, kan dua kali lipat," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi sawit menjadi penting karena kebutuhan dalam negeri terus bertambah, terutama untuk mendukung program biodiesel. Industri, kata Eddy, memperkirakan implementasi program B50 akan membutuhkan sekitar 16 juta ton crude palm oil (CPO).
"Perkiraan 16 juta ton untuk kebutuhan CPO-nya (kalau B50). Kalau untuk B40, dari data kita kemarin di 2025, itu konsumsi untuk biodiesel 11 juta ton CPO," pungkas Eddy.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
