Jakarta -
Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan kemiskinan. Langkah ini sebagai respons atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem jadi nol persen.
"Di Jawa Tengah kita akan mulai di 9 desa, target menengahnya 923 desa, ada tambahan dari Bappeda, jadi berjumlah 1.278 untuk 35 kabupaten. Jadi pada hari ini kita workshop, menyamakan konsep dan program, sampai sedetail-detailnya supaya program pemberdayaan segera berjalan dan masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, bisa produktif," kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).
Agus menjelaskan, seluruh program pemberdayaan ini didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berisi nama, alamat, dan profil warga miskin di seluruh Indonesia. Berdasarkan data ini, lebih dari 52% warga miskin berada di Pulau Jawa, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perintah Pak Presiden harus selesai untuk miskin ekstrem di tahun 2026 dan miskin itu di tahun 2029 harus di bawah 5 persen. Tentunya Kemensos tidak bisa sendirian, harus bekerja sama," kata Agus.
Hingga Mei 2025, sejumlah program kolaboratif telah digulirkan di sembilan desa sasaran. Di Desa Kalisalak dan Pesodongan, Kemensos menggelar pelatihan anyaman eceng gondok. PT Bhimasena Prima Indonesia membangun jamban sehat senilai Rp 15 juta, sementara BPR BKK Wonosobo membangun kandang kambing perah di Desa Pesodongan senilai Rp 30 juta.
Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah turut melatih warga Kalisalak dan Pesodongan dalam pengolahan produk lokal dan pendampingan usaha. Pelatihan digital marketing menyasar Desa Ngesrep dan Gambuhan, sedangkan pelatihan pengolahan makanan dilakukan Desa Dimoro dan Desa Pesodongan.
Untuk penguatan ekonomi, Dinas Sosial Jawa Tengah menyalurkan bantuan 65 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) senilai Rp 1,3 miliar dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 105 penerima senilai Rp 210 juta.
Dukungan tempat tinggal layak juga diberikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lima desa yakni Kalisalak, Pesodongan, Gambuhan, Dimoro dan Kepuhsari.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras mengapresiasi langkah Kemensos yang dinilai konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di desa.
"Ini ke depan menjadi suatu langkah yang baik, dan kita bersama-sama menurunkan angka kemiskinan," kata Yudi.
Dengan target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3,17 juta orang (1,13%) menjadi 0% persen pada 2026, pendekatan pemberdayaan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal.
Sebanyak sembilan desa yang dipilih sebagai lokasi pilot project 'Graduasi Bantuan Sosial' tahun 2025 merupakan desa dengan jumlah penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak di Jawa Tengah, yakni:
1. Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo
2. Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang
3. Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes
4. Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
5. Desa Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal
6. Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri
7. Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
8. Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang
9. Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen
(anl/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
