Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Partai Tindakan Demokratik (DAP) Malaysia, Anthony Loke, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Transportasi pada hari Sabtu. Langkah mengejutkan ini diambil sebagai bentuk protes keras atas keputusan Dewan Pengampunan yang mengizinkan mantan Perdana Menteri Najib Razak menjalani sisa masa hukumannya di bawah status tahanan rumah.
Mengutip Bangkok Post, Minggu (20/09/2026), sebelumnya, Raja Malaysia pada hari Jumat telah memberikan pengampunan kedua kepada Najib, yang memungkinkannya keluar dari sel tahanan empat tahun setelah divonis bersalah atas keterlibatannya dalam skandal keuangan bernilai miliaran dolar. Menanggapi krisis politik ini, Loke menyatakan akan mundur, namun menteri-menteri DAP lainnya akan tetap berada di kabinet demi menjaga stabilitas politik.
DAP sendiri saat ini berstatus sebagai partai terbesar dalam koalisi penguasa pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dengan menguasai 40 dari 222 kursi di majelis rendah. Ia menegaskan kembali bahwa partainya tetap menghormati kekuasaan raja, namun tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka atas keputusan tersebut.
"Sebagai sebuah partai kami memiliki pendirian, kami merasa ini sulit diterima oleh DAP dan banyak warga Malaysia. Karena itu kami telah berdiskusi selama tiga jam dan berdebat, kami telah mencapai sebuah keputusan," ungkapnya.
Sebagai informasi, Najib yang menjabat sebagai perdana menteri pada 2009-2018 dinyatakan bersalah atas korupsi terkait penggelapan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Berdasarkan laporan penyelidik AS, skema kompleks berskala global tersebut telah menyedot dana hingga US$ 4,5 miliar (Rp 79,2 triliun).
Lebih dari US$ 1 miliar (Rp 17,6 triliun) dari dana jarahan tersebut diduga kuat mengalir ke rekening yang terkait dengan Najib, meskipun ia secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan mengeklaim hanya dijadikan kambing hitam.
Pengampunan terbaru ini merupakan yang kedua bagi Najib, setelah raja sebelumnya pada tahun 2024 memangkas separuh masa hukuman 12 tahun penjaranya dan mengurangi nilai denda yang dijatuhkan. Pada Desember tahun lalu, Najib juga kembali divonis dalam kasus 1MDB yang terpisah. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda US$ 2,8 miliar (Rp 49,28 triliun) atas penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang, yang saat ini sedang dalam proses banding.
Meskipun dipenjara, pria berusia 73 tahun itu nyatanya masih sangat berpengaruh di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang merupakan salah satu pilar utama pemerintahan multipartai Anwar Ibrahim. Sayangnya, keputusan pengampunan ini justru mengancam akan memperlebar keretakan dalam pemerintahan.
Aliansi Pakatan Harapan pimpinan Anwar dengan tegas selalu menentang segala bentuk kelonggaran terhadap Najib. Pakatan sebelumnya terpaksa bekerja sama dengan saingannya, UMNO, untuk membentuk pemerintahan pada 2022 saat parlemen menggantung, tetapi hubungan mereka kini semakin memanas imbas perselisihan internal terkait perlakuan terhadap Najib.
Anwar bahkan menyatakan bahwa dirinya mungkin mempertimbangkan untuk mempercepat pemilu sebelum tenggat waktu awal 2028 jika keretakan di kabinetnya semakin dalam. Ancaman ini datang di saat basis dukungan publik Anwar mulai terpukul, dan popularitas Pakatan juga tengah merosot usai ditaklukkan dua kali berturut-turut dalam dua bulan terakhir oleh koalisi Barisan Nasional milik UMNO dalam pemilihan negara bagian.
Merespons krisis yang terus membesar, Anwar pada hari Jumat bergegas meminta publik untuk menerima kehendak raja dengan lapang dada. Ia meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahannya akan terus berkomitmen tinggi untuk memerangi korupsi.
"Malaysia tidak akan tunduk pada praktik pencuri dan korupsi." pungkas Anwar.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
