Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyoroti kerja sama pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu dengan pihak India. Andre Rosiade meminta PT Angkasa Pura dan InJourney melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama tersebut untuk memastikan manfaatnya bagi Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran direksi Angkasa Pura dan InJourney, Kamis (3/9/2026), Andre mengatakan, kerja sama Kualanamu dengan pihak India sempat dijanjikan memberikan sejumlah manfaat, termasuk komitmen investasi dan peningkatan trafik penumpang. Namun, menurutnya, sejumlah janji tersebut belum terlihat realisasinya.
"Kita dijanjikan hal yang sangat menarik kalau seandainya kerja sama Bandara Kualanamu dengan India. Tapi ternyata kan ini sebatas omon-omon," kata Andre.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu hal yang menjadi sorotan Andre adalah komitmen chip in dana. Andre menyebut sebelumnya pihak India disebut menjanjikan kontribusi sebesar Rp 2,5 triliun. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, realisasi dana yang diberikan hanya sekitar Rp 600 miliar.
"Dulu kalau tidak salah, janji chip in uang Rp 2,5 triliun. Informasi yang saya dapatkan hanya Rp 600 miliar," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu.
Selain komitmen dana, Andre mempertanyakan janji peningkatan trafik melalui kerja sama tersebut. Andre mengatakan belum melihat adanya perpindahan trafik yang signifikan dari Kuala Lumpur International Airport maupun Changi menuju Kualanamu.
"Janji akan bawa trafik, ternyata kan omon-omon. Kita tidak melihat perpindahan trafik yang dari Kuala Lumpur International Airport ataupun dari Changi ke Kualanamu," tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR tersebut.
Andre juga menyoroti rencana penyelesaian komitmen pihak India melalui pinjaman dari pihak ketiga dengan menggunakan aset Indonesia sebagai jaminan. Menurutnya, skema tersebut harus dikaji secara hati-hati karena berpotensi merugikan InJourney, Angkasa Pura, maupun kepentingan negara.
"Kalau memang ini merugikan bagi InJourney, Angkasa Pura, apalagi sebenarnya pihak India ini, habis ngasih duit Rp 600 miliar, dia ingin menyelesaikan janjinya pakai pinjaman pihak ketiga juga dengan jaminan aset kita," katanya.
Karena itu, Andre meminta Direktur Utama Angkasa Pura beserta jajaran segera melakukan kajian terhadap keseluruhan kerja sama tersebut. Andre menegaskan, apabila hasil kajian menunjukkan kerja sama tidak menguntungkan atau justru merugikan, kontrak harus dipertimbangkan untuk dihentikan.
"Untuk itu saya minta Pak Dirut dan jajaran untuk melakukan kajian. Kalau ini merugikan, tidak menguntungkan, kita terminate saja kontrak kerja sama ini," ujar Andre.
Untuk memastikan kajian dilakukan secara komprehensif, Andre juga meminta pandangan dari sejumlah aparat dan lembaga negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, serta Kejaksaan Agung.
"Supaya jangan sampai kita dirugikan kerja sama dengan pihak ketiga," imbuhnya.
Tonton juga video "Gerindra Sebut Hubungan Prabowo-Jokowi Baik: Isu Panas-Dingin Tak Benar"
(rfs/gbr)
