Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau lokasi gempa dengan magnitudo terbesar mencapai M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah serta Forkopimda NTT.
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Wamensos Agus Jabo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cucun meminta laporan kondisi terkini bencana dari pemerintah mengenai langkah tanggap darurat bencana yang harus dilakukan setidaknya dalam 1-2 hari. Cucun juga meminta BNPB dan Kemensos melaporkan penanganan para korban gempa terkini.
"Kita minta laporan kondisi existing, kemudian juga langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat. Kemudian juga penanganan-penanganan yang harus segera cepat dilakukan termasuk kami harus membawa, dari sini, dari Pak Bupati ataupun juga dari stakeholder lainnya, mitra kami semua ini, BNPB, yang harus kami lakukan segera dalam 1-2 hari ini kita akan melakukan, kita akan laksanakan koordinasi," kata Cucun membuka rapat.
"Kemudian juga kita ingin tahu sejauh mana penanganan oleh BNPB dan Kemensos termasuk kita ingin laporan juga, minta kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini," sambungnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan data terkini mencatat korban jiwa sebanyak 53 orang. Namun dia menyebut kemungkinan jumlah tersebut bertambah lantaran ada lokasi bencana yang baru berhasil ditembus.
"(Angka korban) Tentu saja ini akan berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Tadi juga barusan kami mendapat informasi dari Bupati Sikka yang sekarang ada di Pulau Palue. Pulau Palue adalah pulau di atas Pulau Frores, satu pulau. Pak Bupatinya baru bisa masuk ke situ, ternyata di sana juga ada tambahan korban," ujarnya.
Surhayanto mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah pertama penanganan bencana, antara lain pengorganisasian, penyelamatan, hingga pendistribusian logistik dan komunikasi. Dia menyebut status tanggap darurat telah ditetapkan sehingga pemerintah pusat dapat membantu secara maksimal.
"(Langkah tersebut) Kami wujudkan dalam delapan langkah strategis yang sudah dilaksanakan sampai malam ini. Yang pertama, enam kabupaten yang terdampak ini sudah menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah pusat ini bisa membantu dengan semaksimal mungkin, Bapak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Suharyanto, pemerintah pusat juga telah membentuk posko pendampingan. Dia mengatakan status bencana ialah bencana daerah.
"Kemudian dengan status tanggap darurat ini, kami sudah menyusun posko pendampingan, Bapak. Statusnya masih bencana daerah. Jadi penanggungjawabnya untuk tingkat kabupaten adalah Pak Bupati dibantu Pak Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari," kata dia.
Untuk diketahui, Satgas Galapana DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana. Satgas ini juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.
(fca/gbr)
