Jakarta, CNBC Indonesia - RI merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia. Namun, besarnya produksi tersebut belum membuat Indonesia mampu menentukan harga timah di pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kondisi tersebut menjadi persoalan strategis yang harus segera dibenahi pemerintah.
Hal itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers mengenai penyelesaian terpadu permasalahan hukum dan wilayah operasi PT Timah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (18/8/2026).
"Sayangnya timah yang sangat kaya raya itu, di samping juga ada unsur mineral yang lain, belum dapat kita kelola dengan baik, sehingga kita tidak dapat menentukan sebenarnya harga timah dunia, didikte oleh orang lain," ungkap Yusril, dikutip Rabu (19/8/2026).
Yusril menilai ke depan negara seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam perdagangan timah global. Terlebih, menurutnya, sejumlah negara yang sebelumnya menjadi produsen timah seperti Bolivia, Malaysia, dan Thailand telah menghentikan produksinya.
"Bayangkan di dunia ini, satu-satunya negara yang memproduksi timah itu tinggal Indonesia. Bolivia sudah stop, Malaysia sudah stop, Thailand juga sudah stop," katanya.
Menurut Yusril, produksi timah Indonesia juga terkonsentrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi tersebut semestinya dapat dikelola secara lebih strategis sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah ingin melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola industri timah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik penyelundupan yang dinilai turut merugikan Indonesia.
Yusril pun menyoroti adanya negara tetangga yang kini menjadi produsen sekaligus eksportir timah dunia, meskipun disebut tidak memiliki cadangan atau tambang timah yang memadai.
"Jangan lagi terjadi penyelundupan. Sekarang ini ada negara tetangga kita yang menjadi produsen timah dan menjadi eksportir timah dunia, padahal nggak ada tambang timahnya. Dari mana dia dapat timah? Ya dari hasil selundupan yang ada di negara kita ini," tegasnya.
Pemerintah pun akan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, PT Timah (Persero) Tbk, serta masyarakat dalam melakukan penataan terhadap sektor pertimahan nasional.
Yusril berharap pembenahan tersebut dapat membuat Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok komoditas, tetapi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga timah dunia.
"Kita sebagai produsen harus menentukan harga timah dunia. Jangan dipermainkan oleh orang lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Mantan Menteri Sekretaris Negara menambahkan, penguatan tata kelola timah pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
