Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dia telah meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta menggandeng KPK di setiap proyek yang berisiko. Dia mengatakan hal itu penting untuk mencegah korupsi.
"Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono dalam acara fun walk bersama KPK di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Kampanye antikorupsi itu diikuti sekitar 10.530 peserta dari KPK, ASN DKI Jakarta, BUMD, dan masyarakat. Pramono mengatakan Pemprov DKI juga memberi pelayanan gratis Dukcapil, Bappenda, serta cek kesehatan untuk warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan pengawasan dari KPK penting untuk pencegahan korupsi. Dia mengatakan pengawasan dari KPK menyangkut soal integritas.
"Sehingga itulah yang ingin kami lakukan dalam acara kampanye bersama dengan KPK ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik, terutama bagi birokrasi yang ada di Balai Kota dan juga seluruh jajaran OPD. Dan kami tahu hal yang menjadi utama bersama KPK adalah menyangkut integritas," jelasnya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK mendukung program dan proyek di Jakarta. Dia mengatakan KPK telah mengawal pelaksanaan pembangunan untuk mencegah korupsi.
"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.
"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik," tambahnya.
Johanis mengajak masyarakat ikut mengawasi pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Dia mengatakan pengawasan dari masyarakat juga penting dalam mencegah korupsi.
"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," jelasnya.
(dvp/haf)
