Jakarta -
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menegaskan arah pembangunan Indonesia yang harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam dinilai perlu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan pernyataan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan sekadar tujuan akhir sejalan dengan semangat konstitusi yang menjadi pijakan PKB dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, prinsip tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan pengelolaan kekayaan alam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Lebih lanjut, PKB mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu terus dilanjutkan melalui kebijakan yang memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas dan merata.
Sementara terkait investasi, Presiden dalam pidatonya menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi disebut mencapai sekitar Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Ia mengatakan angka tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk. Menurutnya, dampak investasi terhadap masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
"Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia," katanya.
Kekayaan Alam Bukan Sekadar Komoditas
Hal serupa, kata Neng Eem, berlaku untuk agenda hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurutnya, hilirisasi harus mampu menciptakan industri nasional yang kuat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, serta membangun rantai pasok domestik.
"Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Selain itu, Fraksi PKB MPR RI menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh bagaimana belanja negara menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Karena itu, PKB mendorong agar implementasi MBG terus diperbaiki dari sisi ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal.
Di bagian akhir, Neng Eem menegaskan Fraksi PKB MPR RI akan memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Menurutnya, pesan utama pidato kenegaraan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan menjadi ukuran keberhasilan yang konkret.
"Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB," pungkasnya.
(akn/ega)
