Aceh Tamiang -
Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa setiap prajurit TNI mendapatkan uang makan dan uang lelah Rp 165 ribu dalam menangani bencana di Sumatera. Prabowo mengoreksi istilah uang lelah tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025). Prabowo mulanya mendengarkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai penanganan bencana di Sumatera.
"Bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung, memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya, Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada Rp 80 miliar lebih, kami baru dukung Rp 26 miliar, bukan uangnya tidak ada, karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 (Desember) kan harus selesai, Bapak, nanti dimulai lagi di tanggal 1 (Januari) ini, Bapak, jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan," kata Suharyanto dalam laporannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharyanto mengatakan setiap prajurit akan mendapatkan uang makan dan uang lelah. Pada momen inilah Prabowo mengoreksi istilah uang lelah tersebut.
"Dan para Prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak, uang saku. Per orang Rp 165 ribu. Kemudian pergeseran pasukan dari homebase...," katanya.
"Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tertara nggak boleh lelah," kata Prabowo mengoreksi.
"Uang saku, Bapak, siap," jawab Suharyanto.
Prabowo menyebut uang tersebut adalah uang semangat. Prabowo menekankan prajurit TNI tak boleh lelah.
"Uang semangat, tidak mengenal lelah," kata Prabowo.
"Siap, tidak mengenal lelah, siap," jawab Suharyanto.
Prabowo mengatakan TNI harus berbakti kepada bangsa. Prabowo kemudian meminta Suharyanto melanjutkan pemaparannya.
"Tidak mengenal lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke, lanjut," kata Prabowo.
Suharyanto mengatakan perbaikan jembatan dibiayai oleh BNPB. Dia menyebut BNPB bekerja lebih dulu baru melaporkan anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan bencana.
"Kemudian untuk kebutuhan jembatan dan sebagainya, jembatan gantung semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, Bapak, setelah diaudit, nanti yang dikeluarkan itu ditagihkan, begitu, Bapak. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan," pungkasnya.
(lir/imk)
