Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesain polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (persero).
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
"Ada Keppres (Keputusan Presiden) dari presiden mengenai timnya," ungkap Luhut.
Luhut mengatakan, DEN sebetulnya sudah mengerjakan proses penanganan beban utang proyek Kerta Cepat Jakarta-Bandung itu.
Ia menegaskan, proses penanganannya tak perlu melalui restrukturisasi, sebagaimana yang dipertimbangkan opsinya oleh BPI Danantara, selaku holding BUMN.
"Itu enggak harus strukturisiasinya. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, saya toh yang paham betul mengenai itu dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja," tutur Luhut.
Luhut juga mengaku sudah berbicara dengan CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani terkait dengan proses penanganan utang proyek Whoosh.
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama," tegasnya.
Sebagai informasi, proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.
Diketahui, proyek ini mengalami pembengkakan nilai proyek dari US$ 6,07 miliar menjadi sekitar US$ 7,27 miliar. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7%-3,8% dengan tenor hingga 35 tahun.
Adapun konsorsium pelat merah, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60% saham KCIC, sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.
Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.
Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.
Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.
Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).
"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.
Opsi-opsi ini pun juga telah didengar langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu dewan pengawas Danantara.
Seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara kemarin sore, Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.
"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.
Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.
"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Video: Prabowo Mau Buka Akses Bandara Internasional di Berbagai Kota
