Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Bayangkan Indonesia sepuluh tahun ke depan. Dalam berbagai laporan internasional, kita dipuji karena berhasil menurunkan penggunaan batubara dan memperbaiki indikator emisi. Di atas kertas, arah kebijakan terlihat hijau dan modern.
Namun dalam kehidupan sehari hari, rumah tangga masih bergantung pada gas elpiji impor yang harganya mudah bergejolak. Dunia usaha menghadapi listrik yang mahal dan tidak selalu andal. Di daerah penghasil energi, lapangan kerja menyusut tanpa pengganti yang nyata.
Jika kondisi ini terjadi, pertanyaannya mendasar: apakah kita benar-benar sedang membangun masa depan atau sekadar memindahkan risiko ke generasi berikutnya?
Kesalahan berpikir yang kerap muncul dalam diskursus publik adalah anggapan bahwa ketahanan energi dapat dijaga dengan mempertahankan satu sumber karena dianggap paling tersedia.
Batubara sering diposisikan sebagai aset utama yang sepenuhnya kita miliki, sehingga dinilai layak menjadi fondasi jangka panjang. Logika ini terdengar rasional, tetapi keliru secara strategis. Ketahanan bukanlah ketergantungan yang diperpanjang, melainkan kemampuan beradaptasi dan mengelola risiko secara sadar.
Indonesia memang masih menghadapi defisit minyak, gas alam yang tersebar dan tidak seluruhnya sesuai sebagai pengganti elpiji, serta energi terbarukan yang dalam praktiknya masih memerlukan biaya sistem yang tidak kecil. Dalam situasi ini, penggunaan batubara secara terbatas dapat dipahami.
Namun menjadikannya pusat strategi jangka panjang berarti menunda penyelesaian masalah struktural yang lebih besar, mulai dari tekanan fiskal tersembunyi, biaya lingkungan, hingga ketertinggalan membangun sistem energi dan material masa depan.
Kesalahan berikutnya adalah melihat energi hanya sebagai persoalan pembangkit listrik. Perekonomian modern digerakkan oleh sistem material, dan di pusat sistem tersebut terdapat karbon.
Selama ini, hampir seluruh karbon yang kita manfaatkan berasal dari bawah tanah, yakni batubara, minyak, dan gas. Karbon jenis ini bersifat terbatas dan secara kumulatif menambah beban emisi. Padahal karbon tidak hanya bisa ditambang. Karbon juga bisa ditanam, dipanen, dan diperbarui melalui proses hayati.
Biomassa, arang hayati, dan bahan karbon berbasis tumbuhan bukan sekadar wacana akademik. Banyak negara mulai menggeser arah industrinya ke sana karena menyadari bahwa masa depan bukan hanya soal mengganti pembangkit, tetapi mengganti sumber karbon secara bertahap.
Indonesia memiliki keunggulan besar yang belum sepenuhnya menjadi arus utama kebijakan, yaitu potensi hutan energi dan biomassa yang dikelola dengan baik.
Berbeda dengan energi surya dan angin yang sangat bergantung cuaca, biomassa dapat disimpan dan diatur pemanfaatannya. Ia dapat menopang kebutuhan energi dan bahan baku industri secara lebih stabil, sekaligus membuka ruang pemerataan ekonomi di wilayah perdesaan dan daerah penghasil sumber daya.
Pemahaman ini mengubah pertanyaan strategis bangsa. Persoalan Indonesia bukan memilih antara batubara atau energi hijau, melainkan bagaimana secara bertahap mengurangi ketergantungan pada karbon dari bawah tanah tanpa mengguncang fondasi ekonomi nasional. Batubara masih dapat berperan sebagai penyangga sementara, tetapi menjadikannya pilar utama masa depan adalah kesalahan arah.
Dimensi sosial memperkuat argumen ini. Daerah penghasil energi tidak dapat diminta berhenti begitu saja tanpa lintasan ekonomi yang adil. Namun mempertahankan ekonomi tambang tanpa diversifikasi juga bukan solusi berkelanjutan.
Hutan energi dan industri biomassa justru membuka jalan transisi yang lebih stabil, padat karya, berbasis masyarakat, serta sejalan dengan pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat.
Pada akhirnya, transisi energi bukan soal kecepatan mengejar tren global, melainkan ketepatan langkah membangun kemandirian nasional. Arah kebijakan harus memastikan kedaulatan energi, kemandirian ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial berjalan bersamaan. Inilah semangat pembangunan yang menempatkan manusia dan masa depan bangsa sebagai tujuan utama.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang menentukan adalah kebijaksanaan dalam mengelolanya. Transisi energi yang selaras dengan cita cita nasional bukan tentang meninggalkan masa lalu secara gegabah, tetapi tentang menata masa depan secara berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Jika arah ini dijaga, maka transisi energi tidak hanya menjadi kewajiban global, tetapi juga jalan menuju Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
