Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Portal Satu Data DKI Jakarta, Selasa (11/11/2025), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Peluncuran ini menandai babak baru transformasi digital Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan efisien. Portal tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keandalan, keamanan, dan keterpaduan data lintas sektor.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan publik.
"Saya meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa atau efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada bagaimana memanfaatkan data dengan benar. Akurasi menjadi kunci, terutama saat mengambil keputusan yang sensitif," kata Pramono di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.
Menurutnya, kehadiran Portal Satu Data diharapkan dapat menyajikan data yang komprehensif, valid, dan mudah diakses publik. Hal ini juga menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, yaitu banyaknya sumber data yang tidak seragam.
"Kami ingin memperbaiki Jakarta dengan data yang benar. Dengan dukungan BPS dan BSSN, saya yakin keandalan dan keamanan data dapat terjaga dengan baik. Ini adalah langkah penting untuk membangun Jakarta yang lebih baik," ujar dia menambahkan.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Keandalan Data
Dalam kerja sama tersebut, BPS berperan dalam penghimpunan dan penyajian data yang bersifat statistik dan sektoral, sementara BSSN memastikan keamanan serta integritas data agar terhindar dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya siap mendukung Pemprov DKI dalam menjadikan data sebagai basis kebijakan.
"BPS akan terus mendukung upaya Pemprov DKI untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data, sehingga lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Amalia.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menilai Portal Satu Data Jakarta sejalan dengan instruksi Presiden mengenai pembentukan sistem satu data terintegrasi nasional.
"Portal ini adalah gerakan membangun ekosistem data nasional yang kolaboratif, efektif, terpercaya, dan berdaulat," jelasnya.
Nugroho menambahkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya pada ketersediaan data, tetapi juga pada keamanan siber dan kepercayaan publik terhadap teknologi digital. Ia menyebut tiga pilar penting dalam menjaga keamanan data, yaitu aspek teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia yang kompeten.
Portal Satu Data Jakarta juga menjadi wujud penerapan Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Saat ini, portal tersebut telah menghimpun 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua lembaga lainnya. Data mencakup 30 topik strategis dan terbagi dalam 22 bidang sektoral, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi.
Portal dapat diakses secara terbuka oleh publik dengan tampilan yang interaktif dan mudah dipahami. Warga Jakarta kini bisa mencari, membandingkan, dan memanfaatkan data secara lebih transparan untuk berbagai keperluan, mulai dari riset, bisnis, hingga kebijakan komunitas.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Digital
Melalui peluncuran ini, Jakarta semakin menegaskan posisinya sebagai kota global yang adaptif terhadap transformasi digital. Pramono menekankan, integrasi data lintas sektor bukan hanya mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan daya saing kota di kancah internasional.
"Penguatan ekosistem digital dan tata kelola berbasis bukti adalah kunci agar Jakarta mampu bersaing dengan kota besar dunia," ujar Pramono.
Kehadiran Portal Satu Data menjadi fondasi penting untuk mewujudkan evidence-based policy, di mana setiap keputusan publik didasari oleh data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tekan Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI Jakarta Tempuh Langkah Ini
