PM Inggris Starmer Ada di "Kursi Panas", Terseret Skandal Pejabat

5 hours ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan politik setelah mengaku "terkejut" tidak diberi tahu terkait kegagalan proses vetting keamanan Peter Mandelson. Pernyataan tersebut memicu skeptisisme di Westminster serta tudingan bahwa ia mengorbankan pejabat senior demi menyelamatkan posisinya.

Melansir The Guardian, sejumlah pejabat senior pemerintah menyebut Starmer akan menghadapi "hari penghakiman" pekan depan ketika Olly Robbins dijadwalkan memberi kesaksian di hadapan komite parlemen. Robbins, yang disebut marah atas pemecatannya dari Kementerian Luar Negeri, berpotensi mengungkap versinya sendiri yang bisa memperburuk situasi.

Posisi Starmer kian goyah menjelang pernyataannya di parlemen pada Senin, di tengah terungkapnya fakta bahwa dua pejabat tinggi telah mengetahui masalah vetting tersebut sejak bulan lalu. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Antonia Romeo dan pejabat tetap Kantor Kabinet Catherine Little.

Sumber pemerintah membantah bahwa kedua pejabat tersebut sengaja menahan informasi terkait rekomendasi UK Security Vetting (UKSV) yang menyarankan Mandelson tidak diberi izin keamanan. Mereka menyebut proses tersebut melibatkan pertimbangan kompleks mengenai risiko dalam membagikan informasi sensitif, termasuk kepada perdana menteri.

Starmer menegaskan dirinya tidak mengetahui kegagalan vetting tersebut maupun keputusan Kementerian Luar Negeri yang tetap meloloskan Mandelson. Ia menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang "tak termaafkan" dan mengaku marah atas kurangnya transparansi yang terjadi.

Downing Street secara tegas menyalahkan Kementerian Luar Negeri atas kegagalan komunikasi tersebut. Juru bicara resmi menyatakan bahwa kantor perdana menteri telah berulang kali meminta fakta, namun tidak mendapat informasi yang diperlukan, bahkan tidak menampik kemungkinan adanya "penutupan informasi".

Tak lama setelah kasus ini mencuat, Robbins dipaksa mundur dari jabatannya sebagai pejabat tertinggi di Kementerian Luar Negeri. Ia dilaporkan merasa diperlakukan tidak adil dan yakin telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani proses vetting.

Robbins dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan komite urusan luar negeri parlemen pada Selasa mendatang. Sejumlah menteri khawatir ia akan membantah versi pemerintah dan membuka fakta baru yang berpotensi merusak posisi Starmer.

Mantan pejabat senior Ciaran Martin menilai Robbins telah dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa proses vetting bukan sekadar lulus atau gagal, melainkan penilaian risiko, dan ada kewajiban untuk tidak mengungkap detailnya kepada menteri.

Namun, pejabat lain menyebut keputusan Kementerian Luar Negeri yang mengabaikan rekomendasi UKSV merupakan hal yang tidak lazim. Mereka menilai Robbins setidaknya bisa memberi tahu pejabat senior mengenai adanya penyimpangan tersebut, meski tanpa membocorkan detail sensitif.

Ketua komite urusan luar negeri Emily Thornberry menilai Robbins sebelumnya tidak menyampaikan kebenaran secara utuh kepada parlemen. Ia juga mempertanyakan apakah ada tekanan tambahan dari Downing Street dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Di tengah tekanan politik yang meningkat, Starmer dijadwalkan menyampaikan pernyataan resmi di parlemen terkait kasus Mandelson. Hal ini dilakukan setelah ia menghadiri pertemuan internasional di Paris mengenai keamanan Selat Hormuz.

Sejumlah anggota Partai Buruh mengaku kecewa karena skandal ini muncul menjelang pemilu lokal yang krusial. Meski ada yang menilai kasus ini bisa mengakhiri karier politik Starmer, mayoritas anggota partai masih memberikan dukungan.

Pemimpin oposisi dari Partai Konservatif Kemi Badenoch mendesak transparansi penuh dan menegaskan publik berhak mengetahui alasan kegagalan vetting Mandelson. Sementara itu, Partai Liberal Demokrat meminta penyelidikan terhadap Starmer karena tidak segera memberi tahu parlemen.

Selain itu, hakim banding pensiunan Adrian Fulford dikabarkan akan meninjau kembali proses vetting Mandelson serta sistem yang lebih luas. Peninjauan ini diharapkan dapat mengungkap kelemahan dalam mekanisme keamanan yang ada di pemerintahan Inggris.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |