Jakarta, CNBC Indonesia - Dana investasi swasta jumbo senilai US$300 miliar atau sekitar Rp5.310 triliun menjadi bagian dari kerangka kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menariknya, lebih dari separuh dana tersebut dikabarkan sudah mengantongi komitmen pendanaan dari investor.
Sumber Reuters yang mengetahui langsung negosiasi tersebut mengatakan dana itu dirancang untuk menciptakan insentif ekonomi bagi kedua pihak agar mencapai kesepakatan final.
"Dana itu baru akan dibentuk setelah kesepakatan akhir ditandatangani. Selama 60 hari ini, administrator dana akan bekerja sama dengan Iran dan investor untuk merencanakan dan menentukan ruang lingkup proyek," ujar sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya, dikutip Rabu (17/6/2026).
Kerangka kesepakatan AS-Iran diumumkan setelah kedua negara pada Minggu sepakat mengakhiri konflik yang pecah sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Kesepakatan tersebut juga mencakup penghentian blokade AS terhadap Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dan gas dunia.
Menurut sumber, dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu merupakan kendaraan investasi swasta, bukan program bantuan pemerintah maupun reparasi perang. Pendanaannya berasal dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS, negara-negara Teluk Arab, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika.
Investasi yang dijanjikan akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, dan transportasi. Sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS disebut telah memberikan komitmen pendanaan, meski daftar lengkap investor belum diungkap.
Sumber senior Iran mengungkapkan bahwa Teheran sebelumnya meminta kompensasi perang sebesar US$400 miliar (sekitar Rp7.080 triliun) kepada Washington. Namun permintaan tersebut ditolak AS, sehingga muncul gagasan pembentukan dana investasi sebagai alternatif untuk membantu pemulihan ekonomi dan infrastruktur Iran.
Skema tersebut memungkinkan negara-negara kawasan berkontribusi melalui penjaminan pinjaman, pembukaan jalur kredit, atau pendanaan langsung proyek rekonstruksi. Beberapa aset yang berpotensi menjadi sasaran investasi antara lain kompleks baja Mobarakeh, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur yang terdampak konflik.
Selama hampir empat dekade terakhir, Iran kesulitan menarik investasi asing akibat berbagai sanksi AS dan internasional. Padahal, negara itu memiliki cadangan gas alam terbesar kedua dan cadangan minyak terbesar keempat di dunia, serta populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang relatif beragam.
Sumber tersebut menegaskan dana investasi ini terpisah dari negosiasi mengenai pencabutan sanksi AS maupun pelepasan aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua jalur tersebut berjalan secara paralel namun memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.
Dalam wawancara dengan CBS yang dirujuk Gedung Putih, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai US$300 miliar jika mematuhi seluruh ketentuan kesepakatan dengan Washington, termasuk pembongkaran program nuklir, penghapusan stok material yang diperkaya, serta penerimaan rezim inspeksi internasional yang ketat. Selama 60 hari ke depan, negosiator kedua negara akan melanjutkan pembahasan isu nuklir, sanksi, dan keamanan regional sebelum kesepakatan final ditandatangani.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
