Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyebut wacana Pilkada dipilih DPRD perlu dikaji lebih lanjut. Ia menilai Pilkada secara langsung memang butuh biaya yang tinggi dan suara rakyat kini mudah dibeli dengan uang.
"Menurut saya ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke jaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung ini lebih positif atau efektif?" kata Waketum PKN Gerry Habel Hukubun kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
"Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerry menyebut Pilkada langsung memang menumbuhkan semangat masyarakat yang bisa merasakan iklim demokrasi dengan memilih pemimpinnya langsung. Namun, menurutnya suara masyarakat mudah dibeli.
"Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan," katanya.
"Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Pilkada via DPRD ini nanti bisa disesuaikan dengan mekanisme yang lebih baik.
"Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya," ujarnya.
"Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah," sambungnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Pihaknya juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
Tanggapan PSI soal Usulan Pilkada Dipilih DPRD
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menanggapi soal wacana Pilkada dipilih DPRD. PSI menyebut jika wacana itu merupakan inisiatif pemerintah maka partai yang tergabung dalam koalisi wajib mendukung.
"Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung," ujar Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, saat dihubungi
Foto: Ketua DPP PSI, Ahmad Ali (Taufiq/detik)
"Karena konsekuensi dari berkoalisi partai koalisi ya dia namanya berkomitmen bekerja bersama-sama kan, mendukung semua program pemerintah kan. Partai koalisi itu harus berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR," tambahnya.
Kemudian, Mad Ali menyinggung partai di koalisi yang tak mendukung inisiatif tersebut. Namun, jika ditawari kursi menteri tak menolak.
"Jangan ada partai koalisi yang kemudian ketika itu tidak menguntungkan partainya dia menyatakan memilih bersikap berbeda dengan pemerintah kan, kalau menguntungkan terserah saja, jatah menteri mau, kan gitu. Kan dia namanya koalisi itu ya itu harus bersama-sama," katanya.
Lebih lanjut, Mad Ali menegaskan PSI pasti mendukung apapun kebijakan pemerintah. Dia menyebut PSI patuh dengan koalisi.
"Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu," katanya.
"Soal apapun yang diwacanakan, oh iya, kalau ini sikap pemerintah maka menjadi mutlak bagi PSI untuk mendukungnya," tambahnya.
(azh/lir)
