Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan dua arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak.
Hal itu disampaikan saat menghadiri serah terima 600 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (8/1).
"Jadi, arahan Bapak Presiden adalah, satu, bergerak cepat. Dua, bergerak semua. Ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu berkolaborasi [dengan] BUMN Karya, membantu bersinergi bersama kepala daerah. Akhirnya bisa terwujud hunian sementara," ucap Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi antara BUMN Karya, Danantara, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan pembangunan huntara tersebut. Ia juga meminta Bupati Aceh Tamiang membangun sistem pengelolaan kawasan huntara, termasuk pengaturan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan transportasi, serta pembentukan RT/RW baru.
"Kami titip kepada Pak Bupati untuk membangun sistem di sini, karena akan perlu diatur nanti," tambahnya.
Bima menegaskan Pemda akan memastikan seluruh kebutuhan dasar warga di kawasan huntara terpenuhi dengan baik. Kepala desa setempat juga diminta terus memantau kawasan tersebut agar tetap dalam pengawasan.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di Aceh Tamiang. Mereka mendampingi Pemda dalam pemulihan berbagai sarana dan prasarana layanan publik, termasuk gedung pemerintahan dan sekolah.
"Apabila dibutuhkan nanti kami siap untuk juga mengaktivasi, mengawasi, memfasilitasi warga di hunian sementara ini agar tetap terlayani dengan baik," ujarnya.
Sebagai informasi, sebanyak 600 unit huntara dibangun untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang. Setiap unit berukuran 20 meter persegi dan dilengkapi dua set tempat tidur serta satu lemari.
Kawasan huntara juga dilengkapi ruang komunal berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan dapur umum. Selama enam bulan, fasilitas listrik, gas, dan layanan internet disediakan secara gratis. Selain itu, tersedia pula tempat bermain anak, musala, serta fasilitas pendukung lainnya.
Secara keseluruhan, kawasan huntara tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah permukiman baru sehingga warga diharapkan dapat beradaptasi selama masa pemulihan.
(akd/ega)
