Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah negara bagian Bengal Barat, India, menggencarkan operasi besar-besaran terhadap migran Bangladesh tanpa dokumen. Dalam dua pekan terakhir, ribuan orang diamankan, ditempatkan di pusat penahanan, hingga dideportasi ke Bangladesh.
Ketua Menteri Bengal Barat Suvendu Adhikari mengatakan hampir 5.000 warga Bangladesh telah dideportasi sejak kebijakan "deteksi, penghapusan, dan deportasi" yang diluncurkan pemerintahan baru Partai Bharatiya Janata (BJP) dimulai. Pemerintah daerah juga membangun pusat-pusat penahanan di seluruh distrik untuk menampung para migran sebelum dipulangkan.
"Sebanyak 4.800 penyusup Bangladesh telah dideportasi sejauh ini. Sebanyak 836 orang lainnya saat ini berada di pusat penahanan dan kami sedang mengatur deportasi mereka sesegera mungkin," kata Adhikari kepada wartawan di Kolkata, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (11/6/2026).
Kebijakan itu memicu perhatian luas karena pemerintah Bengal Barat menegaskan operasi deportasi menyasar warga Bangladesh Muslim yang tinggal secara ilegal di India. Langkah tersebut sekaligus menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya ketegangan agama di negara bagian yang sekitar 27% penduduknya beragama Islam.
India dan Bangladesh berbagi perbatasan sepanjang 4.096 kilometer, salah satu yang terpanjang di dunia. Selama puluhan tahun, migrasi lintas batas menjadi fenomena umum karena kedekatan budaya, bahasa, dan peluang ekonomi yang lebih baik di India.
Salah satu migran yang terdampak adalah Raisul Islam, warga Bangladesh yang datang ke India bersama keluarganya dua tahun lalu. Ia mengaku memutuskan menetap di Kolkata setelah mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dibandingkan di negara asalnya.
"Kami datang ke sini untuk mengobati istri saya, tetapi kemudian memilih tinggal karena pekerjaan lebih mudah didapat. Namun sekarang kami memutuskan menyerahkan diri karena takut mengalami pelecehan dari warga setempat maupun polisi," ujarnya kepada Al Jazeera.
Islam mengaku membayar hampir US$250 atau sekitar Rp4,52 juta kepada calo untuk membantu keluarganya menyeberang ke India. Di Kolkata, ia dan istrinya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar US$10 (Rp180.950) per hari.
Cerita serupa disampaikan Mirazul Ghazi yang telah tinggal di India selama lima tahun. Bersama istrinya, ia bekerja di sektor konstruksi dengan pendapatan sekitar US$12 (Rp217.140) per hari sebelum akhirnya memilih kembali ke Bangladesh karena khawatir menjadi sasaran kekerasan.
Menurut aparat kepolisian di pos perbatasan Hakimpur, sekitar 250 hingga 300 migran tanpa dokumen tiba setiap hari untuk menjalani proses verifikasi identitas dan pencatatan biometrik sebelum dipulangkan.
Operasi deportasi tersebut turut memperburuk hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh. Pemerintah Bangladesh meminta New Delhi mengikuti prosedur resmi verifikasi kewarganegaraan sebelum memulangkan para migran dan memperingatkan bahwa langkah sepihak dapat memengaruhi hubungan kedua negara.
Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal menegaskan seluruh warga asing yang berada di India secara ilegal akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia mengatakan India telah menyerahkan data ribuan warga Bangladesh yang diduga tinggal secara ilegal kepada Dhaka untuk diverifikasi.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengecam kebijakan tersebut. Direktur Asia Human Rights Watch Elaine Pearson menilai para migran harus mendapatkan akses bantuan hukum agar tidak terjadi deportasi yang keliru, termasuk terhadap warga negara India yang berpotensi salah identifikasi.
Selain memicu perdebatan soal migrasi ilegal, kebijakan ini juga memperdalam ketegangan agama di India. Sejumlah aktivis menilai penindakan yang mayoritas menyasar migran Muslim Bangladesh berisiko memperkuat sentimen sektarian di tengah hubungan India-Bangladesh yang sedang menghadapi tekanan baru.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
