Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan program kepada perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial, Pilar-Pilar Sosial, Guru serta Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat yang hadir.
"Taruhan kita ini pada data, Sekolah Rakyat, Bansos dan program-program lain itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum memberikan arahan, Gus Ipul disambut dengan penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 53 Pontianak. Mereka tampak semangat menampilkan tarian tradisional, paduan suara, dan puisi di hadapan Gus Ipul.
"Ini kata kunci pertama, soal data yang perlu menjadi perhatian bersama, sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden, ini penting untuk saya sampaikan di depan," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan ditengarai masih terdapat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data.
"Maka sejak lahir Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial beserta BPS melakukan ground check dengan sumber daya yang ada, kita uji coba apakah yang namanya data ini itu di lapangan sesuai atau tidak," ungkap Gus Ipul.
Pemutakhiran data sangat krusial dilakukan, mengingat dengan data yang akurat, maka intervensi akan tepat sasaran. Proses ini dilakukan oleh Kemensos melalui pendamping di lapangan bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.
"Ada 10 juta lebih keluarga penerima manfaat itu yang kita datangi, 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Artinya bansosnya tidak tepat sasaran," jelas Gus Ipul.
"Ini baru uji-coba, Jadi kita temukan di lapangan kenyataan bansos itu tidak tepat sasaran," sambungnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN dikelola oleh BPS, sedangkan Kemensos dan Pemerintah Daerah (Pemda) berperan melakukan pemutakhiran data yang dinamis.
"Mari kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang lain. Kalau kita lakukan secara konsisten, Insya Allah data kita makin akurat," kata Gus Ipul.
Pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur. Pertama adalah jalur formal melalui musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat.
Jalur kedua, yaitu jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Selain itu, saat ini Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mengembangkan program digitalisasi bansos, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi.
"Kita sudah menyiapkan aplikasi, untuk memberikan kesempatan kepada siapapun mengusulkan menerima bansos atau mengusulkan dirinya untuk mendapatkan bansos, yang akan memilih dan memilah nanti sistem," kata Gus Ipul.
Sebagai informasi, acara dialog ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalbar Harisson, Wali Kota (Walkot) Pontianak Edi Rusdi Kamton, Pendamping PKH, Guru, Tenaga Kependidikan, orangtua, dan siswa SRT 53 Pontianak.
(akd/ega)
