Jakarta -
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghadiri peluncuran Deklarasi Global Perlindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York. Sugiono mendorong implementasi nyata dari deklarasi tersebut.
Deklarasi ini digagas oleh Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel yang terdiri dari sembilan negara: Australia, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris. 104 negara, termasuk Indonesia, turut mendukung deklarasi tersebut.
Di awal sambutannya, Sugiono menyinggung puluhan staf UNRWA yang tewas secara tragis di Gaza. Menurutnya, angka ini menjadi kehilangan terbesar personel PBB sepanjang sejarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Gaza saja tahun ini, lebih dari satu dari setiap lima puluh staf UNRWA telah gugur secara tragis. Ini merupakan kehilangan terbesar personel PBB dalam sejarah," kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
"Sayangnya, angka global juga menunjukkan bahwa insiden semacam ini tidak menurun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Setiap pekerja kemanusiaan yang gugur adalah lebih dari sekadar nama. Mereka adalah individu luar biasa yang mengorbankan hidupnya demi kemanusiaan. Pengorbanan mereka mengingatkan kita bahwa kerja kemanusiaan bukan hanya mulia, tetapi juga penuh risiko," lanjutnya.
Sugiono ingin deklarasi ini menyerukan dan menegaskan kembali tanggung jawab kolektif melindungi para personel kemanusiaan, serta menjunjung dan menghormati hukum internasional. Ia menegaskan pekerja kemanusiaan tidak boleh pernah menjadi target.
"Penghormatan terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka yang telah gugur adalah memastikan misi mereka terus berlanjut melalui komitmen yang lebih kuat untuk perdamaian, kerja sama internasional yang lebih mendalam, dan kepatuhan yang teguh terhadap prinsip kemanusiaan," ujarnya.
Sugiono ingin deklarasi tidak sekadar tanda tangan, tapi juga ada implementasi nyata. Ia berharap seluruh negara berkomitmen pada implementasi yang penuh dan efektif.
"Kita juga harus bekerja sama untuk memastikan akuntabilitas, mengakhiri impunitas, dan menghentikan standar ganda. Indonesia siap berkontribusi, dan kami mengandalkan Anda semua untuk bergabung dalam upaya yang sangat penting ini," ujarnya.
(eva/dhn)
