Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melontarkan tuduhan keras terhadap Amerika Serikat (AS) atas kegagalan perundingan damai Timur Tengah saat dirinya melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia pada hari Senin, (28/04/2026). Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan dukungan penuh Moskow untuk membantu mengakhiri peperangan yang tengah berkecamuk.
Kunjungan Araghchi ke Saint Petersburg merupakan bagian dari tur diplomatik kilat setelah sebelumnya menyambangi Oman dan Pakistan. Pakistan sendiri bertindak sebagai mediator utama dalam konflik ini dan telah memfasilitasi putaran pertama pembicaraan antara AS dan Iran yang berakhir tanpa hasil.
Harapan untuk melanjutkan negosiasi sempat muncul pada akhir pekan lalu, namun sirna setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pengiriman utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Mengutip AFP, Araghchi menyebut sikap Washington sebagai penghambat utama kemajuan yang telah dicapai sebelumnya.
"Pendekatan AS menyebabkan putaran negosiasi sebelumnya, meskipun ada kemajuan, gagal mencapai tujuannya karena tuntutan yang berlebihan," ujar Araghchi dalam keterangannya.
Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan melalui Fox News bahwa pembatalan tersebut bukan merupakan sinyal kembalinya permusuhan. Ia menegaskan bahwa pihak Iran bisa menghubunginya kapan saja jika memang serius ingin berdialog. Namun, pihak Iran menuntut jaminan keamanan yang lebih konkret sebelum memberikan janji balik.
Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyampaikan posisi negaranya dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ia menekankan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa tercapai jika ada penghentian agresi yang permanen terhadap negaranya.
"Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang tahan lama dan permanen terhadap Iran, dilengkapi dengan jaminan yang kredibel bahwa hal itu tidak akan terulang kembali," tegas Iravani.
Ekonomi Teheran di Titik Nadir
Meskipun Araghchi membanggakan stabilitas dan kekuatan Iran dalam kunjungannya ke Rusia, kondisi di dalam negeri Teheran justru menunjukkan gambaran yang kontras. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa masyarakat sipil mulai merasakan dampak kehancuran ekonomi akibat perang dan blokade.
Seorang pemilik usaha kecil di Teheran bernama Farshad mengungkapkan keluh kesahnya kepada jurnalis AFP. Ia menggambarkan situasi negara yang sedang berada dalam ketidakpastian total.
"Semuanya di negara ini sedang terkatung-katung saat ini. Saya sudah lama tidak bekerja. Negara ini berada dalam keruntuhan ekonomi total," ungkap Farshad dengan nada getir.
Kondisi serupa dialami oleh Shervin, seorang fotografer berusia 42 tahun. Ia mengaku untuk pertama kalinya mengalami kesulitan finansial yang sangat berat hingga tidak mampu membayar kewajiban dasarnya.
"Ini adalah pertama kalinya saya mencapai titik di mana saya terlambat membayar sewa. Saya masih belum memiliki proyek apa pun," tutur Shervin menjelaskan kesulitan yang dihadapinya.
Sengketa Jalur Perdagangan Global
Ketegangan semakin meruncing terkait rencana Iran untuk mengelola Selat Hormuz secara sepihak. Teheran dilaporkan telah mengirimkan pesan tertulis kepada Washington melalui Pakistan mengenai "garis merah" mereka, termasuk soal isu nuklir dan operasional selat strategis tersebut.
Ebrahim Azizi, ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengusulkan undang-undang baru. Aturan ini akan memberikan otoritas penuh kepada angkatan bersenjata Iran untuk mengawasi selat dan mengenakan biaya retribusi yang harus dibayar menggunakan mata uang Rial Iran.
Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dalam wawancara dengan Fox News, Rubio menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengontrol jalur perairan internasional secara ilegal.
"Mereka tidak dapat menormalkan-dan kita tidak dapat menoleransi mereka mencoba menormalkan-sebuah sistem di mana orang Iran memutuskan siapa yang boleh menggunakan jalur air internasional, dan berapa banyak Anda harus membayar mereka untuk menggunakannya," tegas Rubio.
Eskalasi di Front Lebanon
Sementara diplomasi tingkat tinggi menemui jalan buntu, kekerasan terus berlanjut di Lebanon selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel telah menewaskan empat orang dan melukai 51 lainnya, termasuk tiga anak-anak, meskipun kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah baru saja diperpanjang.
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan sikap kerasnya dengan menolak segala bentuk negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel. Ia menyebut upaya tersebut sebagai sebuah kesalahan besar dan bersumpah tidak akan mundur dari medan tempur.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memberikan peringatan keras kepada Qassem. Katz menilai tindakan Hizbullah hanya akan memancing serangan balasan yang lebih besar dari militer Israel.
"Qassem sedang bermain api," ujar Katz memperingatkan.
Senada dengan itu, Panglima Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, memprediksi bahwa situasi konflik ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Ia mengisyaratkan bahwa kesiapan militer Israel akan terus diuji hingga tahun depan.
"Tahun 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun pertempuran lainnya bagi Israel di semua lini," pungkas Zamir.
(tps/tps)
Add
as a preferred
source on Google
