Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kekayaan dan potensi besar Papua dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengelolaan lingkungan hidup, sektor pangan, hingga kesejahteraan nelayan.
Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, arah pembangunan Papua perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing daerah. Keberhasilan pembangunan, kata dia, bukan hanya diukur dari seberapa besar potensi alam yang dapat dikelola, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
"Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Zulhas saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 yang mengusung tema "Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan" di Sorong, Papua Barat Daya.
Sektor pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pembangunan Papua. Zulhas menekankan masyarakat Papua harus mendapatkan pangan dengan harga terjangkau tanpa terbebani biaya tinggi akibat persoalan konektivitas dan distribusi.
"Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua harus membayar pangan lebih mahal. Untuk tujuan itulah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dikembangkan melibatkan masyarakat lokal, dengan menjaga kawasan hutan dan kawasan masyarakat adat. Harapan kita, ke depan kebutuhan pangan masyarakat Papua semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari Papua sendiri," katanya.
Selain pangan, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan yang dinilai masih membutuhkan dukungan.
"Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103, termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi bantuan sosial, mereka tidak bisa makan. Maka kita bangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Dengan ekosistem yang mendukung, diharapkan nilai tukar nelayan akan naik menjadi 120 tahun depan, 2027," tambahnya.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga menyampaikan sejumlah pembenahan tengah dilakukan agar dana sebesar Rp22 triliun yang dikelola BPDLH dapat segera disalurkan.
"Tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan, termasuk wilayah Papua," tegasnya.
Zulhas menuturkan percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut dijalankan melalui sejumlah kebijakan dan program pemerintah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pembangunan Papua pada akhirnya harus memastikan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kekayaan alam dan berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
Ia menegaskan pembangunan Papua membutuhkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua dan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepatnya," pungkasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor.
Simak juga Video 'Prabowo Pastikan RI Mampu Hadapi El Nino Dahsyat: Pangan Kita Aman':
(ega/ega)
