Jakarta -
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI (BPS), secara year on year (YoY) inflasi pada Januari 2026 sebesar 3,55%.
Angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5% plus minus 1% atau rentang 1,5-3,5%. Namun demikian, Tito menekankan kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
"Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/2).
Tito memaparkan penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72%. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49%.
"Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak," jelas Tito.
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Tito mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month (MtM). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar yakni minus 0,30%.
"Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%," kata Tito.
Meski inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian.
Tito juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan Pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
"Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan," jelas Tito.
Simak juga Video Pramono: Inflasi Jakarta Terkendali, Investasi Tumbuh 11,99%
(anl/ega)
