Ketum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menilai gelar pahlawan harus diberikan dengan hati-hati, bukan gampangan. Awalnya Megawati menyinggung perjuangannya terkait pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyangkut mendiang ayahnya, Presiden pertama RI, Sukarno.
"Bayangkan saya tiap kali diam pergi terus ke Setneg hanya untuk menanyakan ini tap (ketetapan MPRS) itu mau diapakan, kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang akhirnya, pada tanggal, akhirnya MPR kan membatalkan," kata Megawati saat menjadi keynote speaker seminar internasional dalam rangka peringatan ke-70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Megawati mengatakan Bung Karno bersikap diam terhadap ketetapan MPRS tersebut agar tak terjadi perang saudara. Bagi Megawati, sosok Bung Karno merupakan cerminan pemimpin yang luar biasa.
"Saya hitung dicabut itu 57 tahun 7 bulan, dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng. Dia diam. Saya tanya kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo, ayo, ayo. Anak muda, pakai pikiranmu, itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam saya ndak tahu, saya keluarga saja minta dia itu sebetulnya apa sih, tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja diisolasi, nggak ada," ujarnya.
Lalu, Megawati menyinggung pemberian gelar pahlawan harus dilakukan dengan hati-hati. Dia mengaku berani tanggung jawab atas gelar pahlawan yang diberikan untuk Bung Karno.
"Terus sekarang Republik Indonesia ini unik lho, apa? Proklamator, bapak bangsa, terus ini opo? Pahlawan. Lha kasih kan ya mbok hati-hati lho, kalau mau jadiin pahlawan iku lho, jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno bener pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab, dia nggak ditahan, dia diisolasi saja," kata Megawati.
"Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan, mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep ke mana-mana, tidak ada, tidak ada. Can you imagine? Yang namanya negara Pancasila yang saya ngomong perikemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegituin, tapi diam saja. Kami anak-anaknya dia katakan diam, makanya baru sekarang saya buka ini," tambahnya.
Megawati mempertanyakan jika ketetapan MPRS tersebut dilanjutkan tetapi belum clear kesalahan yang dimaksudkan.
"Sudah meninggal lho, terus masak ini tap (ketetapan MPRS) mau diterusin, terus nggak tahu isinya ada, tapi tidak di-clear-kan betulkah kesalahannya apa. Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup tapi tap-nya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo?" ujarnya.
Ditemui seusai acara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pertanyaan apakah ucapan Megawati itu dimaksudkan untuk pemberian gelar nasional Presiden ke-2 RI Soeharto. Apa kata Hasto?
"Ya yang dimaksudkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pahlawan itu kan juga menjadi simbol, hal yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki suatu terobosan di dalam peran pentingnya bagi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bagi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian bukan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan apalagi kemudian punya catatan yang di dalam upaya untuk membungkam rakyatnya sendiri yang seharusnya dilindunginya," ujar Hasto.
Hasto tak menanggapi secara detail. Dia mengatakan pesan Megawati adalah pemberian gelar pahlawan harus dilakukan hati-hati dengan melihat kepeloporan, teladan, hingga suara rakyat.
"Karena itulah pahlawan adalah sosok ideal yang menjadi suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu, pesan Bu Mega sangat jelas bahwa gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati dengan melihat kepeloporannya, melihat suara rakyat, dan kemudian juga melihat masa depan bahwa sosok pahlawan betul-betul menjadi contoh terhadap perjuangan seluruh anak bangsa, kini dan di masa yang akan datang," ujarnya.
Hasto kemudian menjawab pertanyaan bagaimana sikap PDIP terhadap usulan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Hasto menyinggung soal catatan pelanggaran yang pernah disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud Md dan prinsip kehati-hatian pemberian gelar pahlawan yang disampaikan Megawati.
"Ya, kami mendengarkan masukan-masukan dari civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait dengan human right, pelanggaran yang belum dilakukan, upaya-upaya untuk mengatasi itu. Prof Mahfud ketika menjadi Menko Polkam juga memberikan catatan tentang pelanggaran HAM, tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan ibu megawati jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan," ujarnya.
(mib/maa)
