KPPU Denda 2 Pelaku Usaha soal Persekongkolan Proyek Air Bersih di Lombok

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada dua pelaku usaha atas dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara. Total nilai denda yang dijatuhkan mencapai Rp 12 miliar.

Putusan ini diumumkan dalam sidang yang digelar di Kantor KPPU Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Rhido Jusmadi bersama dua Anggota Majelis, M. Fanshurullah Asa dan Moh. Noor Rofieq.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU Deswin Nur mengatakan dua pihak yang terbukti bersalah adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Amerta Dayan Gunung (dahulu PDAM Lombok Utara) dan PT Tiara Cipta Nirwana.

"Perumda dijatuhi denda sebesar Rp 8 miliar, sedangkan PT Tiara Cipta Nirwana dikenai denda sebesar Rp 4 miliar," kata Deswin dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan melalui skema prakarsa badan usaha.

Setelah menjalani rangkaian persidangan sejak 1 November 2024, Majelis Komisi menemukan adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua pihak disebut bekerja sama secara tidak sah untuk mengatur pemenang tender, memberikan peluang eksklusif kepada PT Tiara Cipta Nirwana, serta menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemrakarsa tanpa mengikuti prosedur dan dokumen resmi. Praktik ini dinilai menghambat partisipasi pelaku usaha lain dalam proses tender dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Tak hanya melanggar aturan persaingan usaha, pengadaan tersebut juga dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015," ucap Deswin.

Setelah melalui berbagai proses persidangan, Majelis Komisi memerintahkan kedua terlapor untuk membayar denda maksimal 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila mengajukan keberatan, masing-masing wajib menyetor jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.

KPPU juga turut merekomendasikan agar Bupati Lombok Utara segera menyelesaikan persoalan perizinan dan administrasi teknis yang terkait dengan pengadaan tersebut. Selain itu, pejabat yang berwenang diharapkan meningkatkan pembinaan terhadap aparatur agar lebih profesional dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa.

(anl/ega)