Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap perkembangan terkini peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut Perpres tersebut sudah rampung dan siap dibagikan.
"Sudah beres, tinggal dibagikan," kata Dadan kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dadan mengatakan Perpres itu mengatur sejumlah hal, termasuk sanksi bagi dapur MBG yang melanggar SOP. Meskipun, sebelumnya, sanksi tersebut memang sudah ada sebelum adanya Perpres ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada," ujar Dadan.
Sanksi itu berupa penghentian operasional. Dadan menyebut saat ini sudah ada ratusan dapur MBG yang dihentikan operasionalnya.
"Administratif. Kan menghentikan operasional. Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut draf Perpres MBG sudah berada di mejanya. Draf tersebut akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani.
"Sudah (di meja saya). Sebentar lagi dikirimin (ke Presiden)," ujar Prasetyo kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Pras menjelaskan, meski Perpres tata kelola MBG belum resmi diteken Prabowo, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melaksanakan program MBG dengan ketentuan yang telah diatur. Pras menyebut perpres yang akan dikeluarkan merupakan langkah perbaikan menyempurnakan program MBG.
Lebih lanjut, Pras menyampaikan Perpres MBG berupaya menampung setiap masukan, terutama dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga BPOM. Pras meminta semua pihak bersabar menunggu Perpres MBG.
"Ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin Kementerian Kesehatan dan BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Jadi tunggu sabar juga sebentar," jelas Pras.
Simak juga Video: Mensesneg Sebut Perpres MBG Rampung Sebentar Lagi
(eva/isa)
