Jakarta -
Ribuan masukan, saran, dan kritik mengalir ke Kementerian Transmigrasi dari seluruh Indonesia hingga mancanegara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Swedia. Aspirasi tersebut datang selama kegiatan Open House Transformasi Transmigrasi, yang digelar nonstop selama 24 jam melalui platform Instagram, TikTok, dan YouTube Live.
Masukan juga disampaikan langsung oleh ratusan masyarakat yang hadir di kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/10). Sebagian besar aspirasi berfokus pada dua hal: peningkatan kualitas kawasan transmigrasi dan penguatan pembangunan manusia.
"Banyak sekali kritik, saran, dan masukan yang kami terima. Bahkan 24 jam ternyata tidak cukup untuk membahas satu per satu, baik yang bersifat teknis maupun fundamental,"
kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menutup kegiatan Open House Transformasi Transmigrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu (18/10) hingga Minggu (19/10) ini menjadi bagian dari refleksi satu tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Open House tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan ide konstruktif terkait kebijakan transmigrasi ke depan.
"Transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk lalu membangun rumah. Yang paling penting adalah membangun manusianya - pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja agar mereka mandiri dan betah tinggal di kawasan transmigrasi,"
jelas Menteri Iftitah.
Selain aspek teknis seperti desain dan fasilitas kawasan, masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah memberi sanksi bagi transmigran yang menjual lahannya. Namun, Menteri Iftitah menegaskan pendekatan yang diambil tetap mengutamakan pembinaan, bukan hukuman.
"Pertanyaannya, apakah lima tahun cukup bagi transmigran untuk hidup mandiri? Banyak laporan bahwa setelah lima tahun, mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Ini yang sedang kami kaji bersama DPR dan kementerian terkait,"
ungkapnya, menyinggung perlunya peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, khususnya pasal mengenai masa pendampingan pemerintah pusat.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi serta mendukung daerah yang belum sepenuhnya mandiri.
Menteri Iftitah juga menyampaikan capaian terkini: dari 129 ribu bidang tanah yang masih menjadi pekerjaan rumah, sekitar 6.600 sertifikat telah diterbitkan tahun ini - menyelesaikan persoalan yang tertunda hingga 30 tahun. Targetnya, hingga akhir tahun dapat mencapai 12-13 ribu bidang tanah.
Selain itu, program Transmigrasi Patriot berhasil mendistribusikan lebih dari 2.000 SDM unggul ke berbagai kawasan transmigrasi, melibatkan 43 guru besar, ratusan peneliti, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi nasional.
"Mereka bukan hanya meneliti, tetapi juga mengajar masyarakat mengoperasikan komputer, mengembangkan BUMDes, hingga mengajar anak-anak bahasa Inggris. Ini bukti nyata gotong royong dalam transmigrasi," tutur Mentrans.
Menutup kegiatan Open House 24 Jam, Menteri Iftitah menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perbaikan kebijakan transmigrasi ke depan.
"Kami tidak menutup pintu terhadap aspirasi apa pun. Semua saran, ide, dan kritik adalah bentuk cinta masyarakat terhadap program transmigrasi. Justru dari kritik itulah kami berbenah," pungkasnya.
(mpr/ega)
