Jakarta -
Kementerian Sosial (Kemensos) memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala. Usulan tersebut ditargetkan masuk dalam pembangunan Tahap III pada Oktober mendatang.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat hari ini.
Karolin menjelaskan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan kota. Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, pemerintah daerah kini telah membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektare dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak. Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, akses air dan listrik memadai serta dekat dengan jalan utama dan fasilitas kesehatan.
"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit," ujar Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Rabu (29/7/26).
Kabupaten Landak yang berada di jantung Provinsi Kalimantan Barat memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan 8 persen. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
"Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya," kata Karolin.
Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan, antara lain status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga potensi bencana di wilayah tersebut. Karolin memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah, berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik, serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana.
Agus Jabo mengatakan usulan Kabupaten Landak memiliki peluang untuk diproses pada tahap pembangunan berikutnya karena seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap.
"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta Pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan agar proses berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini," ujar Herman.
Menanggapi hal tersebut, Karolin menyatakan Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan siap memenuhi komitmen tersebut.
"Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami," kata Karolin.
(prf/ega)
