Jakarta, CNBC Indonesia - PT Indonesia Battery Corporation (IBC) menyatakan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.
Direktur Hubungan Kelembagaan IBC, Reynaldi Istanto menyatakan, Indonesia membutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang bisa aline dengan roadmap atas industri baterai EV di dalam negeri.
"Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki knowledge untuk memproduksi baterai ini sendiri. Jadi ini perlu kita dorong, dan juga penciptan infrastrukturnya agar masyarakat juga mulai pede untuk masuk ke baterai kendaraan listrik," ungkap Reynaldi dalam dalam acara Mining Zone Special Dialogue CNBC Indonesia, Kamis (10/07/2025).
Sebagaimana diketahui, Indonesia baru sama melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai terintegrasi hulu-hilir. Proyek ini dioperasikan oleh PT Aneka Tambang (Antam), PT Indonesia Battery Corporation (IBC), dan perusahaan asal China yakni Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) yang merupakan perusahaan patungan dari CATL, Brunp dan Lygend.
Adapun, total investasi keseluruhan proyek hulu-hilir tersebut mencapai US$ 5,9 miliar setara Rp 96,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.278 per US$). Proyek tersebut terdiri dari total enam usaha patungan (Joint Venture/JV) mulai dari proyek hulu hingga hilir.
Detailnya, JV satu hingga tiga merupakan ekosistem baterai di sisi hulu. Sedangkan, JV empat hingga enam merupakan ekosistem baterai di sisi hilir.
Untuk industri baterai EV semakin berkembang, Reynaldi menambahkan, dibutuhkan regulasi yang bisa mendorong penciptaan pasar baterai EV yang diproduksi dari Indonesia. "Kita melihat opportunity baik itu baterai kendaraan listrik atau baterai energy storage. Tentu butuh ada regulasi yang mana mendorong dan juga meningkatkan penetrasi market dari baterai EV dan energy storage," jelas Reynaldi.
Saat ini tentunya, kata Reynaldi, IBC sangat terbantu dengan adanya Satgas Hilirisasi dan juga Komisi XII DPR yang sangat aktif mendorong perkembangan industri baterai EV.
"Karena memang jika kita lihat bandingkan antara Indonesia dan juga Thailand, kami kebetulan melakukan internal studi. Secara kebijakan itu kompetitifnya sama, namun permasalahannya adalah stakeholders untuk baterai sendiri. Ini kalau kita hitung paling tidak ada 10 kementerian lembaga, belum lagi pemerintah daerah," ungkap Reynaldi.
Menurutnya, semenjak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satgas Hilirisasi, selalu ada rapat rutin.
"Sehingga masalah yang masih menjadi problem itu dibicarakan, diskusikan setiap Minggu. Nah ini sangat membantu sekali karena memang kalau di Thailand untuk baterai kendaraan listrik, untuk EV itu langsung dibawah Prime Minister, sehingga memang itu termonitor," jelas Reynaldi.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! 45% Kendaraan Listrik Dunia Baterainya dari RI
