Jakarta -
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah menargetkan seluruh pengungsi tidak lagi tinggal di tenda sebelum Idulfitri 2026.
Para pengungsi merupakan korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).
"Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3).
Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH. Tito menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.
"Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Tapsel (Tapanuli Selatan)," ujar Tito.
"Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian," sambungnya.
Tito menjelaskan jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.
"Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian," kata Tito.
Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi.
Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB) sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI (Kemensos) berjalan penuh.
"Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial," jelas Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak. Tito menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU_ RI, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan.
"Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal," ujar Tito.
Sebagai informasi, dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Mensos Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Safrizal ZA.
(akd/ega)
