Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Anggaran menjadi kata kunci dalam memastikan kelancaran program pemerintah di berbagai bidang, tidak terkecuali keamanan laut. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah pada bulan Januari 2026 lalu menyatakan Bakamla telah menghitung kebutuhan untuk mengamankan perairan Indonesia hingga 2045, yaitu sebanyak 274 kapal. Saat ini, jumlah kapal yang dimiliki hanya sepuluh.
Perbandingan yang digunakan Kepala Bakamla adalah Penjaga Pantai Filipina. Penjaga Pantai Filipina merupakan kekuatan maritim kepulauan lain yang menghadapi tekanan berkelanjutan dari China. Lembaga tersebut memiliki sekitar 300 kapal patroli dan kurang lebih 30.500 personel yang dapat dikerahkan.
Anggaran Bakamla RI menceritakan kisah yang sama. Irvansyah telah meminta Kementerian Keuangan turun tangan, dengan menyatakan bahwa "anggarannya kecil, namun tugasnya besar."
Namun ketika Bakamla mengajukan permintaan Rp7 triliun untuk membiayai operasi dan pemeliharaan tahun 2026, lembaga tersebut hanya menerima Rp1,4 triliun. Menurut Irvansyah kepada parlemen, jumlah tersebut hanya cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan kecuali patroli laut.
Dampak dari kondisi tersebut tampak jelas di Laut Natuna Indonesia. Pada Juni, pemerintah kabupaten setempat melaporkan bahwa nelayan Natuna terpaksa meninggalkan wilayah tangkapan mereka setelah kapal pukat asing memasuki kawasan tersebut.
Namun itu baru masalah yang lebih kecil. Antara Mei dan September tahun lalu, para pemantau mendeteksi kapal riset oseanografi China yang beroperasi di tiga titik berbeda di Laut Natuna Utara, bersamaan dengan patroli Penjaga Pantai China. Kesenjangan keamanan sebesar ini tidak akan dapat diatasi hanya dengan kapal buatan galangan Indonesia.
Pemerintah Indonesia, menyadari hal tersebut dan telah menghabiskan empat bulan terakhir untuk menandatangani berbagai perjanjian kerja sama keamanan dengan mitra di kawasan Indo-Pasifik. Namun permasalahan Indonesia bersifat maritim, dan tidak ada mitra yang menawarkan lebih banyak solusi dibandingkan Jepang.
Pada Januari tahun ini, Irvansyah memastikan bahwa kapal patroli baru sepanjang 85 meter sedang dibangun untuk Bakamla di Jepang. Kapal tersebut merupakan desain baru yang dirancang dari awal berdasarkan survei Jepang terhadap armada Indonesia yang ada.
Kru kapal akan dilatih di Jepang dan akan membawa kapal tersebut pulang bersama rekan-rekan mereka dari Jepang. Kapal itu dikabarkan akan tiba pada 2027. Namun di balik kerja sama dengan Bakamla, tumbuh secara perlahan sebuah kemitraan pertahanan yang semakin kuat antara Indonesia dan Jepang.
Kedua negara menandatangani Defence Cooperation Arrangement pada Mei, dan pada Juni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di Tokyo untuk membahas kemungkinan transfer kapal perusak kelas Asagiri, kapal selam bekas, serta frigat kelas Mogami dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Tidak satu pun dari transfer tersebut mungkin terjadi setahun lalu.
Sepanjang sebagian besar periode pasca PD II, Jepang membatasi diri dari ekspor peralatan canggih. Kondisi tersebut berubah pada April, ketika Menteri Pertahanan Jepang, Shinjirō Koizumi, membongkar pembatasan tersebut dan membuka jalan bagi ekspor pertahanan ke negara-negara yang memiliki perjanjian transfer dengan Jepang.
Sebuah kabar baik bagi Bakamla karena Indonesia termasuk yang memiliki perjanjian tersebut. Hal yang tidak berubah adalah keahlian yang mendasari kerja sama angkatan laut dengan Jepang. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan Penjaga Pantai Jepang telah menghabiskan puluhan tahun menghadapi permasalahan yang sama dengan yang kini dihadapi Indonesia, yaitu pengawasan dan respons berkelanjutan di sepanjang garis pantai yang panjang.
Kedua lembaga tersebut telah menghadapi lima tahun terakhir di bawah tekanan China yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kapal Penjaga Pantai China yang beroperasi di sekitar Kepulauan Senkaku milik Jepang pada tingkat yang mencatat rekor tertinggi. Jepang telah membangun keahlian dan kemampuan signifikan dalam keamanan maritim dan operasi amfibi selama periode tersebut.
Hal ini merupakan pondasi penting dari soft power Jepang di sektor teknologi pertahanan. Kapal patroli dan frigat Jepang juga disertai dengan jalur pelatihan. Kerja sama dengan Tokyo merupakan tawaran paling mendekati apa yang diminta Kepala Bakamla. Pendalaman kerja sama Indonesia-Jepang berjalan dapat terjadi dalam dua arah.
Geografi Indonesia menjadi kunci bagi upaya Jepang mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (FOIP), terlindungi dari campur tangan pihak yang bersifat memusuhi dan diatur berdasarkan aturan bukan kekuatan. Selat Malaka dan Selat Lombok sama pentingnya bagi perdagangan Jepang seperti halnya bagi Indonesia, dan melindungi kedua selat tersebut menjadi kepentingan ekonomi dan keamanan yang esensial bagi Pemerintahan Jepang di Tokyo.
Kerja sama dengan Bakamla, yang memperkuat kemampuan lembaga tersebut melindungi jalur-jalur itu sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia sendiri, muncul secara langsung dari pemikiran tersebut. Menyelaraskan diri dengan FOIP tidak memerlukan aliansi. Pendekatan ini memungkinkan kerja sama antara kekuatan maritim dan pembangunan kapasitas tanpa beban politik, pada saat yang justru dibutuhkan Indonesia.
Maka, pertanyaannya bukan soal apakah Indonesia memiliki mitra yang bersedia bekerja sama. Pertanyaannya adalah apakah Jakarta memprioritaskan hal yang tepat. Anggaran modernisasi pertahanan Indonesia untuk 2026 mencapai Rp337 triliun.
Namun sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pesawat tempur. Sementara itu, Bakamla mengajukan permintaan Rp5,6 triliun untuk membangun sistem pengawasan maritim nasional, yaitu 35 stasiun di seluruh kepulauan yang dilengkapi radar, kamera, dan drone. Permintaan tersebut ditolak.
Bakamla telah memohon dukungan sepanjang tahun, dan ancaman yang digambarkannya bersifat maritim. Tidak ada satu pun pesawat tempur dalam inventaris mana pun yang dapat menghasilkan pengawasan berkelanjutan di 17.000 pulau.
Penjaga pantai yang mendapat pendanaan cukup dapat melakukannya. Hubungan Indonesia yang semakin mendalam dengan Jepang bisa menjadi jawabannya. Tokyo memiliki keahlian, dan memiliki alasan penting untuk menginginkan keamanan perairan tersebut.
Perubahan aturan ekspor Jepang memberikan peluang bagi Bakamla, dan kelompok kerja bersama Jakarta kini tetap berjalan. Bakamla telah menghabiskan setahun untuk menyampaikan kebutuhan Bakamla. Kini saatnya ada pihak yang mendengarkan.
(miq/miq)
