Jakarta -
Sekjen Partai Golkar Sarmuji merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pilkada lewat DPRD. Sarmuji menilai penolakan tersebut dipicu kekhawatiran publik terhadap desain pilkada seperti saat era Orde Baru.
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Sarmuji menilai, jika terdapat perubahan desain pilkada, keterlibatan masyarakat tetap akan diupayakan semaksimal mungkin. Menurutnya, pilkada melalui DPRD tak serta-merta menghilangkan partisipasi publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung," ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar DPR ini menilai keterlibatan rakyat tetap dapat dijamin meski pilkada dilakukan melalui DPRD. Sarmuji mengatakan publik dapat dilibatkan sejak proses penjaringan calon kepala daerah.
"Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat," jelas dia.
"Demikian juga debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya," imbuh Sarmuji.
LSI Denny JA sebelumnya merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Dalam survei ini disebutkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, yang paling keras menolak adalah Gen Z.
Responden diberi pertanyaan 'Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD'. Hasilnya 66,1 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.
Berikut rinciannya:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
(amw/rfs)
