Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Tinggi Kepresidenan Palestina untuk Urusan Gereja menyerukan tindakan internasional untuk menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem. Seruan ini disampaikan setelah Israel menghalangi sejumlah guru dan staf dari Tepi Barat mencapai tempat kerja mereka.
Dalam pernyataannya pada Rabu, komite tersebut mengatakan otoritas Israel menolak menerbitkan maupun memperbarui izin masuk bagi sejumlah guru dan staf asal Tepi Barat. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat mengajar dan bekerja di sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem.
"Langkah-langkah ini memaksa lembaga-lembaga pendidikan Kristen untuk menyatakan pemogokan tanpa batas waktu, yang membahayakan tahun ajaran 2026-2027 dan menghalangi para siswa untuk kembali ke ruang kelas mereka," kata komite tersebut, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat (4/9/2026).
Komite menilai pembatasan itu telah merampas "hak dasar atas pendidikan" anak-anak Palestina. Mereka juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari "eskalasi pembatasan yang lebih luas yang diberlakukan terhadap pendidikan Palestina di Yerusalem".
Selain persoalan izin bagi tenaga pendidik, komite menyoroti penerapan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina. Mereka juga merujuk pada undang-undang yang disahkan Knesset pada Januari 2026 yang disebut "membatasi perekrutan lulusan dari institusi pendidikan tinggi Palestina".
Menurut komite, rangkaian kebijakan tersebut "menggerogoti identitas Yerusalem" dan bertentangan dengan hukum internasional serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan status Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Mereka juga menyebut kebijakan itu melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat.
Komite menegaskan bahwa "pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa". Mereka mengatakan sekolah-sekolah Kristen merupakan bagian dari sejarah Yerusalem dan kehadiran gereja di kota tersebut, serta selama bertahun-tahun melayani generasi warga Palestina, baik Kristen maupun Muslim.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
