Jakarta -
Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Rancangan Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit baru di mana 53 GW berasal dari Energi Baru dan Terbarukan, termasuk penyimpanan energi baterai.
"Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbesar bauran energi terbarukan sebagai upaya mencapai target Net Zero Emmision di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dengan memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia," ungkap Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).
Hal ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara di hadapan Pimpinan Parlemen ASEAN di Parliament House Malaysia. Eddy menjadi panelis dalam 2nd Tripartite Forum dari Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dengan tema Powering Progress: How Investments, Policies, and Regulations Shape the Energy Future.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada para pemimpin parlemen ASEAN tersebut, Eddy menyampaikan Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber energi fosil dan energi terbarukan yang berlimpah, mulai dari batu bara hingga minyak bumi untuk energi, serta energi matahari hingga geothermal untuk energi terbarukan.
Namun dengan keberlimpahan itu, kebutuhan energi Indonesia saat ini masih mengandalkan impor. Karena itu, Eddy menjelaskan komitmen dan Prioritas Prabowo untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan cara mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Sebagai tindak lanjut dari upaya Prabowo itu, Eddy mengajak Pimpinan Parlemen negara-negara ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan Indonesia berupaya untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor termasuk energi terbarukan sekaligus melakukan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investor.
"Saya memahami bahwa di antara masalah dalam pengembangan energi terbarukan adalah mengenai biaya yang mahal dan juga potensi keekonomian dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek ini," kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.
"Namun di forum strategis ini kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi dan reformasi struktural untuk memastikan pengembangan energi terbarukan menarik bagi investasi. Di antara yang sudah dilakukan pemerintah adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 untuk menyederhanakan penanganan sampah menjadi energi dan juga Perpres Nomor 110 untuk penguatan ekosistem pasar karbon nasional," pungkasnya.
(akn/ega)
