Jakarta -
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendesak agar program Dandan Omah atau bedah rumah tidak layak huni dipercepat pelaksanaannya. Dia menilai proses administrasi maupun teknis di lapangan terlalu lama dan berdampak langsung pada keselamatan warga.
Menurutnya, tidak seharusnya warga harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk melalui tahapan verifikasi, pengecekan, hingga estimasi teknis dari petugas. Jika rumah sudah terdata dan jelas kondisi tidak layaknya, maka tindakan perbaikan harus segera dilakukan.
"Terutama yang sudah mengancam keselamatan penghuninya, layanan bedah rumah harus dipercepat," kata Laila dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laila menekankan, percepatan ini menjadi sangat krusial. Apalagi saat ini, Surabaya mulai memasuki musim hujan. Dia menyebut ada banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan, rapuh, bocor, bahkan sebagian sudah antre bertahun-tahun.
"Baik dari kasat mata maupun dari tim konstruksi bedah rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), tentu bisa langsung melihat kondisi itu. RT, RW, dan LPMK setempat juga harus lebih peka," jelasnya.
Laila menambahkan keberhasilan program ini tak hanya bertumpu pada Pemkot, melainkan kerja kolektif semua pihak.
"Semua menuntut komitmen dan tanggung jawab bersama. Mari kita memenuhi hak dasar warga Surabaya tinggal di rumah yang nyaman. Tugas Pemkot secara teknis merealisasikannya," ujarnya.
Rumah Ambruk Sebelum Dibedah
Laila menyoroti langsung salah satu kasus di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Dia menilai proses pelaksanaan program Dandan Omah di lokasi itu terlalu lambat. Padahal petugas sudah sempat datang mengecek dan mengukur bangunan.
Namun, eksekusinya tak kunjung dilakukan hingga rumah tersebut justru ambruk. Warga pun akhirnya terpaksa mengungsi dan menyewa tempat tinggal sementara.
"Warga malah mendapat beban baru. Rumahnya sudah masuk list, tapi tak segera dibedah. Akhirnya ambruk dan keluarga itu harus kos," jelasnya.
Menurut Laila, ini jadi pelajaran penting agar kepekaan aparatur pemerintah lebih ditingkatkan. Dia percaya petugas di lapangan yang sudah ditugasi pasti tahu prioritasnya.
"Kami juga mengimbau agar RT dan RW sering turun ke masyarakat, supaya tahu kondisi terkini warganya," katanya.
Dia juga mendorong agar lurah, camat, hingga perangkat kampung lebih aktif dalam mendeteksi permasalahan warga. Tidak hanya dalam program Dandan Omah, tapi juga untuk program sosial pemkot lainnya.
"Kami lebih menginginkan program Dandan Omah itu tidak semata-mata giliran atau melihat antrian. Tapi lebih melihat kondisi tidak laik huni rumahnya. Tugas aparatur menjelaskan di lapangan," jelasnya.
2.069 Rumah Dibedah Selama 2025
Program Dandan Omah sendiri terus berjalan sepanjang 2025. Total ada 2.069 rumah tidak layak huni yang akan dibedah tahun ini-naik signifikan dari tahun lalu yang hanya menyentuh 1.600 unit.
Laila mengapresiasi komitmen Pemkot Surabaya dalam menyediakan layanan dasar berupa hunian yang layak. Dia juga berharap program ini tidak tersentuh kebijakan efisiensi atau rasionalisasi anggaran.
"Kita di Dewan mengupayakan agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Rutilahu tidak dirasionalisasi," ujarnya.
Saat ini, DPRD Surabaya tengah membahas RAPBD 2026. Harapannya, jumlah penerima manfaat Dandan Omah tahun depan bisa lebih banyak lagi.
Pemkot Surabaya tidak akan bekerja sendiri dalam program tahun depan. Pihak ketiga dan sejumlah pengembang akan mulai dilibatkan. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat cakupan bantuan rumah tidak layak huni di kota ini.
"Kolaborasi ini akan membuat program makin optimal. Apalagi, pemerintah pusat juga terus memberi dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," ungkapnya.
Pemerintah pusat bahkan tahun ini siap meng-cover tambahan 187 unit rumah dalam program BSPS tersebut.
Laila memastikan, khusus untuk Dandan Omah, tidak ada efisiensi anggaran. Program ini akan terus dikawal ketat agar tepat sasaran dan tidak molor dalam pelaksanaan.
"Pimpinan DPRD akan mengawal agar program Dandan Omah berjalan secara presisi. Yang paling penting, jangan sampai berlarut-larut," tutupnya
(ega/ega)
