Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut jika kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji bukan faktor terjadinya antrean untuk berangkat Haji. Akan tetapi memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas benturan kepentingan.
"Jadi BPKH ini bukan faktor. BPKH ini keniscayaan. Supaya uang haji ini dikelola, bisa dipercaya," kata Marwan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah serta Badan Pelaksana BPKH di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (13/4/2026).
Marwan menegaskan bahwa antrean panjang bukan disebabkan oleh kehadiran BPKH.
Antrean tersebut merupakan konsekuensi dari terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi serta pilihan sistem "Daftar Tunggu" yang dianggap paling adil bagi jemaah haji.
Dirinya juga mengomentari wacana berburu tiket untuk ibadah Haji yang menurutnya tidak membawa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.
"Jadi, kalaupun kita hilangkan ini (daftar tunggu) tiba-tiba berburu tiket, tetap saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu tidak menghadirkan keadilan," ucapnya.
Dibandingkan dengan berburu tiket, daftar kunjung haji tetap menjadi yang paling pas.
Sebab saat ini berbasis kuota dan sudah diputuskan, Indonesia punya dan dapat jatah 221.000.
"Maka karena sudah seperti yang diputuskan, kuota kita, maka kita harus menyiapkan jamaah di luar kuota. Karena harus ada cadangan. Karena itulah dulu, diambil langkah yang paling adil itu, memang daftar tunggu, bukan diundi."
(ras/mij)
Add
as a preferred
source on Google
