Jakarta -
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli menyoroti dana pemerintah daerah sebesar Rp 234 triliun yang dilaporkan mengendap di bank. Pasalnya, Doli mengatakan sejumlah kepala daerah sempat memprotes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lantaran memangkas anggaran transfer ke daerah.
Hal itu disampaikan Doli yang hadir secara daring dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Doli menilai protes dan temuan itu sangat kontradiktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ironinya bahwa beberapa hari setelah beberapa hari ini, kita mengetahui informasi data dari Menteri Keuangan ternyata ada Rp 234 triliun anggaran daerah yang tidak terserap atau berada di bank," kata Doli.
"Dan sebelumnya kita juga sama-sama mengetahui bahwa ada asosiasi gubernur seluruh Indonesia datang kepada Menteri Keuangan, meminta dan kemudian memprotes dan kemudian meminta tambahan anggaran yang memang diturunkan pada APBN 2026," sambungnya.
Doli mengatakan temuan dana mengendap ini cukup mengejutkan semua pihak. Dia menilai dana mengendap ini perlu dijelaskan lebih detail.
"Informasi yang kita dapatkan dari Menteri Keuangan ini tentunya mengejutkan kita semua ya, dan bahkan kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut ya ini akan menimbulkan confused atau kebingungan ya, karena itu menjadi kontradiktif kontra produktif," paparnya.
"Di satu sisi disampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini kekurangan anggaran ya, tetapi ternyata kita mendapatkan informasi ada sekitar Rp 234 T riliun yang anggarannya itu mengendap," sambung dia.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Sebab, temuan dana mengendap ini dinilai menunjukkan adanya persoalan tata kelola di tingkat daerah.
"Anggaran itu kenapa kok bisa ada (tapi) tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya," ujarnya.
Doli pun mengusulkan Kementerian Dalam Negeri dapat memfasilitasi pertemuan Purbaya dengan para kepala daerah. Waketum Golkar ini mengatakan komunikasi antara pusat dan daerah harus memperjelas agar tak menimbulkan tafsir lain.
"Oleh karena itu saya menyarankan agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan mungkin dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, harus kemudian duduk bersama dengan seluruh kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota," tuturnya.
"Agar memang bisa mendapatkan, atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab, sehingga memang jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp235 triliun itu," imbuh dia.
Lihat juga Video 'Jelang HUT Ke-61, Golkar Bagikan Setengah Juta Paket Sembako':
(amw/gbr)
