Jakarta -
Pemprov Jakarta masih mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta setelah 20 tahun tarifnya tetap Rp 3.500. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut penyesuaian tarif memang dibutuhkan.
Dia menjelaskan, pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap subsidi tarif Transjakarta. Apalagi selama ini Transjakarta tarifnya tetap meski penumpang melakukan transit.
"Begitu ada pemotongan DBH, tentu ini berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Jakarta. Oleh sebab itu, memang perlu penyesuaian untuk tarif Transjakarta," kata Syafrin seusai hadiri pembukaan Popnas-Peparpenas di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, tarif transportasi di Jakarta dan Bogor sudah timpang. Menurutnya penumpang Bogor harus merogoh kocek lagi bilang ingin berpindah angkot, lain dengan Jakarta.
"Dan memang jika kita bandingkan contohnya di Bogor, Bogor tarifnya berapa? Rp5.000. Begitu Rp5.000 sekali naik, tidak secara jaringan. Begitu berpindah angkot, bayar lagi. Tapi di Jakarta Rp3.500 mencakup 91,8% jumlah populasi Jakarta yang dilayani," jelasnya.
"Artinya dari Cakung misalnya, naik Transjakarta, berpindah menuju ke Kalideres, lanjut lagi dari Kalideres berpindah ke Joglo misalnya, itu tarifnya Rp3.500, tidak ada tambahan biaya di sana," imbuh dia.
Dia juga merespons soal Kementerian Perhubungan yang menyebut survei warga Jabodetabek menghabiskan 30 persen gaji untuk ongkos transportasi. Namun menurutnya tinggal di Jakarta bisa lebih murah untuk urusan transportasi.
"Jadi sebenarnya dengan posisi UMP sekarang, jika kita melihat cakupan layanan angkutan umum Jakarta yang sudah mencapai 91,8% dan dengan tarif Transjakarta sekarang misalnya Rp3.500, PP Rp7.000. per hari kali katakanlah 25 hari bekerja, dapat berapa? Tidak lebih dari Rp200.000. Dengan UMP kita 5,3, maka itu di bawah 10 persen," ungkapnya.
Syafrin juga mengungkap, besaran 30 persen itu ditinjau dari penduduk sub urban yang bekerja di Jakarta. Setiap harinya mereka pergi pulang dari Jakarta ke kota sekitarnya.
"Dan kita melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga yang survei, itu bukan Jakarta tapi Jabodetabek. Jadi memang kalau Jabodetabek-kan pergerakannya dan oleh sebab itu oleh Pak Gubernur, layanan Transjakarta diperluas menjadi Transjabodetabek karena untuk mengisi kekosongan ini," jelasnya.
(azh/azh)
