Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara mengenai posisi PDIP dan mengatakan saat menjadi oposisi harus memberi kritik membangun serta tidak memecah belah bangsa. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta AHY tak menghasut.
Mulanya, Deddy berbicara mengenai banyaknya tudingan terhadap PDIP menjadi dalang aksi demonstrasi hingga partai-partai mempertanyakan posisi PDIP di dalam atau luar pemerintah. Deddy mengungkit PDIP pernah dituding sebagai dalang demo pada 2025.
"Kan dulu 2025 juga kita dituding sebagai dalang demo. Sekarang juga dituding jadi dalang demo. Nah, tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan atau terkait dengan PDI Perjuangan yang diproses hukum oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deddy mengatakan hal yang sama kembali terjadi pada 2026. Dia mengatakan salah satu kader PDIP Andi Widjajanto dituduh menjadi dalang demo.
"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.
"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.
Dia menilai tudingan terhadap Andi Widjajanto tidak memiliki dasar hukum dan hanya didasarkan pada asumsi. Menurutnya, pihak-pihak yang mempertanyakan posisi PDIP didasari ketidakpuasan di dalam lingkungan pemerintah.
"Saya melihat dalam kasus kenapa partai-partai lain ribut soal posisi PDI Perjuangan itu, ini kemungkinan besar ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, atau tau mungkin mereka pengen dapat perhatian lebih dari presiden, saya nggak ngerti," ujarnya.
"Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja kalau menurut saya, tanpa fakta-fakta yang mendukung," sambungnya.
Dia pun tak mempersoalkan jika banyak yang menuduh-nuduh partainya. Namun, menurutnya, aksi mahasiswa yang terjadi merupakan gerakan murni dan bukan hasil rekayasa.
"Saya kira ada yang bilang kan, what doesn't kill you make you stronger, iya kan? Jadi silakan aja mau menuduh-nuduh PDI Perjuangan. Kita melihat sendiri bagaimana sentimen publik justru menjadi positif karena melihat bahwa apa yang disuarakan mahasiswa itu, itu adalah kebenaran sejati yang ada di pikiran mereka, bukan rekayasa tanpa dasar untuk aksi-aksi mahasiswa," paparnya.
"Karena hampir tidak mungkin melakukan sebuah orkestrasi demonstrasi yang masif di seluruh Indonesia, hanya dengan melakukan atau mendorong pihak-pihak tertentu. Ini murni dari mahasiswa," lanjut dia.
Dia pun meminta partai-partai politik koalisi pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa. Dia meminta agar tak menjadikan PDIP kambing hitam untuk disalahkan.
"Tuntutan mahasiswa bukannya direspons, malah melebar ke PDI Perjuangan menjadi kambing hitam. Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini, gitu loh. Ya, bilang sama Pak AHY, sama Misbakun, cari kambing tuh pas ini aja, pas lebaran kurban, jangan pas ma rakyat dan mahasiswa sedang merasa aspirasi mereka diabaikan," tuturnya.
Pernyataan AHY
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara posisi PDIP yang belakangan disoroti sejumlah partai politik koalisi pemerintah. AHY menghormati posisi PDIP karena partainya juga pernah beroposisi.
"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Menko Infrastruktur itu menilai ketika ikut dalam koalisi pemerintah, maka perannya harus menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, kata dia, ketika menjadi oposisi, harus memberi kritik membangun.
"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," ujar AHY.
"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjut dia.
(amw/ygs)
