Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat geger setelah mengisyaratkan kesediaannya membuka rincian kesepakatan terbaru dengan Iran kepada Kongres. Langkah ini muncul di tengah tekanan dari anggota parlemen lintas partai yang menuntut transparansi terkait isi perjanjian yang diklaim dapat mengakhiri ketegangan antara kedua negara.
Saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di sela KTT G7 2026 di Prancis, Trump mengatakan tidak keberatan menyerahkan memorandum kesepakatan tersebut kepada Kongres.
"Yang ingin saya lakukan adalah mengirimkannya ke Kongres dan mengatakan, 'Anda tidak boleh menyetujuinya.' Dan mereka akan menyetujuinya," kata Trump sambil berkelakar, seperti dikutip CNBC International, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan itu langsung memicu perhatian Capitol Hill. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi kesepakatan tersebut. Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mendesak pemerintah segera memberikan pengarahan kepada Kongres dan publik.
"Rakyat Amerika perlu tahu apa yang telah dijanjikan Trump kepada Iran dan apa yang akan didapatkan Amerika Serikat darinya," ujar Schumer.
Kesepakatan awal yang diumumkan pada akhir pekan lalu disebut akan memperpanjang gencatan senjata AS-Iran selama 60 hari sekaligus menjadi dasar negosiasi lanjutan mengenai program nuklir Teheran dan isu strategis lainnya. Namun hingga kini dokumen lengkapnya belum dipublikasikan. Trump berjanji akan mengungkap detail lebih lanjut pada Jumat mendatang saat penandatanganan resmi di Jenewa.
Respons dingin datang bahkan dari sejumlah sekutu Trump di Partai Republik. Senator Lindsey Graham menyambut baik potensi dibukanya kembali Selat Hormuz yang sempat terganggu akibat konflik dan memukul rantai pasok global. Meski demikian, ia menegaskan Kongres harus diberi kesempatan untuk meninjau dan memberikan suara atas perjanjian final tersebut.
Keraguan juga disampaikan sejumlah senator lain yang menilai kesepakatan saat ini masih terlalu samar. Senator Thom Tillis bahkan berpendapat setiap perjanjian dengan Iran seharusnya memperoleh persetujuan resmi Kongres agar memiliki kepastian hukum jangka panjang dan tidak mudah dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya.
Perdebatan semakin memanas setelah muncul laporan mengenai kemungkinan bantuan rekonstruksi Iran senilai US$300 miliar, serta pencairan aset Iran yang dibekukan. Namun Trump membantah kabar tersebut dan menyebutnya sebagai "berita palsu". Wakil Presiden JD Vance juga membantah laporan bahwa Iran akan menerima aset beku hingga US$24 miliar.
Dari kubu Demokrat, Senator Richard Blumenthal memperingatkan bahwa kesepakatan itu berpotensi memberi terlalu banyak konsesi kepada Teheran. Menurutnya, publik perlu mengetahui isi perjanjian sebelum pemerintah membentuk persepsi mengenai manfaat kesepakatan tersebut.
Vance sebelumnya mengatakan masih banyak rincian yang harus dirampungkan. Namun dua poin utama yang sudah disepakati adalah pembukaan kembali Selat Hormuz dan komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump juga mengklaim lalu lintas kapal di jalur pelayaran strategis tersebut mulai kembali normal sehingga pengiriman minyak dunia dapat berjalan lancar dan membantu menekan harga energi.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
