Cerita Pejabat KPK Jadi Pj Daerah: Sempat Dicurigai Mata-mata Pemerintah

Jakarta -

Sejumlah pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bercerita saat menjabat sebagai penjabat (Pj) di sejumlah daerah. Mereka mengaku sempat dikira mata-mata hingga memimpin di kabupaten yang desanya banyak yang rawan korupsi.

Mulanya cerita datang dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, yang pernah menjabat sebagai Pj Wali Kota Pontianak. Edi mengaku sempat dicurigai sebagai mata-mata yang ditunjuk pemerintah pusat.

"2 orang 1 tokoh masyarakat, 1 adalah unsur pimpinan DPRD Pontianak, sama bahasanya 'ini ngapain pemerintah pusat nyuruh orang KPK, mau mematai-matai kami ya?' Gitu bahasanya," kata Edi dalam acara diskusi yang digelar oleh KPK, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Edi mengatakan informasi itu ia temukan pada sebuah koran lokal di Pontianak. Setelah membaca itu, dirinya langsung menemui dua orang tokoh yang mengiranya akan memata-matai.

"Malamnya saya temui sekalian kenalan, sekaligus saya sampaikan 'Pak masak sih KPK itu kayak mengirim intel Melayu' saya bilang 'Apa Pak maksudnya? Intel Melayu datang pakai jaket, jins terus pistolnya ditongolin'," kata dia.

Cerita lain datang dari Kepala Biro Keuangan KPK, Isnaini, yang pernah menjabat sebagai Pj Bupati Bangka. Saat itu, pilkada di Kabupaten Bangka yang menang adalah kotak kosong.

"Kabupaten Bangka itu yang menang adalah kotak kosong," ucapnya.

Yang jadi masalah, kata Isnaini, tidak ada anggaran untuk pilkada ulang di Kabupaten Bangka. Dirinya harus melakukan segala upaya agar anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada ulang bisa dipenuhi.

"Menghadapi situasi tersebut tentunya saya harus berpikir bagaimana dalam waktu yang singkat kebutuhan pendanaan pilkada itu dapat dipenuhi," sebutnya.

"Saya sebagai Pj strateginya bagaimana nanti kalau seluruh OPD itu dipotong anggarannya, mereka tidak protes. Jadi strategi saya adalah saya bilang yang pertama kali yang dipotong adalah anggaran Bupati sendiri," lanjut dia.

Ada pula cerita Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Budi Waluya, yang menjabat sebagai Pj Bupati Ciamis. Dirinya mengatakan di sejumlah desa, ada banyak kerawanan terjadinya korupsi.

"Kemudian yang kita lihat dari hasil audit inspektorat daerah itu di desa banyak yang terkait, banyak yang potensi menjadi kasus," ungkapnya.

Budi menjelaskan ada kepala desa yang dicopot karena penggelapan uang. Pencopotan itu diinginkan masyarakat yang tidak percaya dengan kepala desanya.

"Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa masih banyak potensi-potensi," sebutnya.

Turut hadir juga dalam diskusi tersebut Direktur PP LHKPN KPK, Herda Helmijaya yang pernah sebagai Pj Bupati Nagekeo NTT dan Kudus Jawa Tengah. Serta hadir Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, sebagai Pj Bupati Mimika.

(ial/whn)