Jakarta -
Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengusulkan penguatan sistem pengawasan perparkiran berbasis artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menutup potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir di Jakarta.
Usulan itu disampaikan Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, usai melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pusdatin DPMPTSP DKI Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Jupiter mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan DKI yang telah mulai menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital. Namun, menurutnya, digitalisasi pembayaran belum cukup apabila tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh transaksi tercatat secara akurat dan transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik. Sistem yang baik harus mampu memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas," kata Jupiter dalam keterangannya.
Menurutnya, penerapan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi AI memungkinkan pemerintah menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di setiap lokasi parkir secara otomatis. Data tersebut kemudian dapat dicocokkan secara real time dengan transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran elektronik sehingga potensi selisih maupun penyimpangan bisa segera terdeteksi.
"Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Jupiter juga menyoroti sistem pembayaran parkir digital yang saat ini masih bergantung pada inisiatif juru parkir untuk mengoperasikan aplikasi melalui telepon genggam. Menurutnya, kondisi tersebut masih membuka peluang terjadinya transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem.
"Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi," tegasnya.
Jupiter dan jajaran DPRD DKI pun mendorong terwujudnya ekosistem perparkiran yang terintegrasi. Integrasi tersebut mencakup data perizinan, operasional parkir, transaksi elektronik, CCTV, electronic automatic identification (EAI), hingga pengawasan berbasis AI dalam satu sistem yang saling terhubung.
Ia menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memastikan tata kelola parkir lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perparkiran.
"Satu rupiah pun uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Teknologi harus menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pelayanan parkir yang modern, tertib, dan tepercaya bagi masyarakat," pungkasnya.
Tonton juga video "Pramono soal Parkir on the Street Cawang: Pasti Ada yang Puas dan Tidak"
(bel/ygs)
