Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengkaji jalur alternatif pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke kawasan pertambangan Papua Nugini melalui Indonesia. Jalur tersebut akan memanfaatkan Butmabin Border Post yang berhadapan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun.
Pembahasan penguatan konektivitas lintas batas Indonesia-Papua Nugini (PNG) itu berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Jakarta, Jumat (28/8).
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut dilatarbelakangi kebutuhan Pemerintah Papua Nugini untuk menyiapkan jalur alternatif distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebutuhan tersebut muncul setelah jalur logistik OTML melalui rute Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi ini berpotensi menghambat distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Papua Nugini telah menyiapkan Butmabin Border Post yang berhadapan dengan PLBN Yetetkun serta menyatakan kesiapan membangun fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di lokasi tersebut. Pemerintah Papua Nugini juga mengusulkan pembangunan jalan penghubung sepanjang sekitar 500 meter antara Butmabin Border Post dan PLBN Yetetkun.
"Untuk menjalankan permintaan Pemerintah Papua Nugini ini ada dua hal yang perlu kita siapkan. Pertama, kesiapan kita di pos lintas batas. Kedua, kesiapan dukungan untuk kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina, termasuk menganalisis dampak ikutan ekonominya," ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).
Menurut Nurdin, kebutuhan BBM OTML mencapai sekitar 10-15 juta liter per bulan untuk mendukung operasional pertambangan. Oleh karena itu, muncul usulan Indonesia-PNG Diesel Supply Corridor sebagai alternatif pasokan BBM melalui wilayah Indonesia dengan skema kerja sama business-to-business (B2B) antara OTML dan PT Pertamina.
"Pertamina pada prinsipnya menyampaikan kesiapan untuk menyediakan BBM bagi OTML dengan catatan seluruh regulasi dan perizinan yang diperlukan dari pemerintah Indonesia dapat diurus," jelas Nurdin.
Nurdin menuturkan, pengembangan koridor tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait regulasi, perizinan, pengaturan CIQS, serta ketentuan lain untuk mendukung kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina.
Selain kelancaran distribusi logistik, aspek keamanan turut menjadi perhatian mengingat peningkatan distribusi BBM berpotensi meningkatkan aktivitas lintas batas. Menurut Nurdin, Butmabin Border Post sebagai counterpart PLBN Yetetkun juga mendukung upaya memastikan layanan lintas batas memiliki fasilitas dan mekanisme pelayanan pada kedua sisi perbatasan.
"Ini juga akan membuka peluang ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, perdagangan Indonesia dengan PNG selama ini memberikan surplus bagi Indonesia. Dengan dibukanya jalur ini untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, peluang ekonomi yang muncul cukup besar," tutur Nurdin.
Nurdin menambahkan, peningkatan aktivitas lintas batas perlu diikuti dengan kesiapan kapasitas PLBN Yetetkun. Saat ini, PLBN Yetetkun berada pada tipologi C. Apabila volume perlintasan meningkat, tipologi layanan tersebut dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan aktivitas di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, menekankan pentingnya survei lapangan untuk memastikan kondisi dan kesiapan Butmabin Border Post sebelum pengembangan konektivitas lintas batas dilanjutkan.
"Dalam waktu dekat perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi Butmabin Border Post secara langsung. Hal ini penting agar kita memiliki gambaran yang jelas mengenai kesiapan fasilitas dan kebutuhan pengembangannya," ujar Maith.
Maith juga menekankan perlunya kolaborasi antarkementerian dan lembaga, khususnya Pertamina serta instansi lain yang berpotensi terlibat. Kolaborasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis, regulasi, keamanan, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
"Selain kesiapan infrastruktur dan layanan lintas batas, kita perlu mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan di kawasan perbatasan," pungkas Maith.
BNPP RI mendorong pengembangan konektivitas Butmabin Border Post-PLBN Yetetkun dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan layanan lintas batas, kepastian regulasi, aspek keamanan, dan potensi ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran konektivitas Indonesia-Papua Nugini sekaligus membuka peluang aktivitas ekonomi baru di kawasan perbatasan.
(akn/ega)
